Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Delima Pariaman Butuh Bantuan dan Perhatian Pemerintah
Diterbitkan Rabu, 18 Agustus, 2021 by NKRIPOST

NKRIPOST, PARIAMAN – Lembaga Pelayanan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (LPKTPA) yang beralamat di Desa Cibadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman adalah salah satu lembaga yang melayani korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berada di Sumatera Barat.
LPKTPA didirikan pada tanggal 12 Juli 1990 oleh Fatmi Yeti yang akrab dipanggil dengan sebutan Teta Sabar. Beliau lahir di Bukittinggi pada tanggal 12 Desember 1965.
Saat dijumpai NKRI Post di kantor RPSA, beliau bercerita awal mula berdirinya LPKTPA yang sekarang telah berganti nama menjadi RPSA.
“Waktu itu di era 90-an hal yang tabu bagi keluarga untuk melaporkan tindak pelecehan seksual ke pihak kepolisian. Nampaknya, pelaku dapat lenggang bebas tanpa dapat tindakan hukum. Sementara si korban mengalami trauma seumur hidup.”Kisah Teta.
“Saat itu sangat sulit bicara mengenai perlindungan karena belum ada undang-undang perlindungan anak. Sehingga dalam memperjuangkan anak yang menjadi korban sangat sulit.”Sambungnya.
” Banyak tantangannya, bahkan pernah dikejar keluarga pelaku dengan kayu balok karena kami mendorong keluarga korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa anaknya ke kepolisian. ” Penuturan beliau pada NKRI Post.
Beliau melanjutkan pemaparannya, sesaat sebelum pergi ke RSUD dr. Sadikin Pariaman dalam rangka menemani korban kasus pelecehan seksual terhadap anak oleh guru mengajinya untuk dilakukan visum.
Meskipun banyak tantangan dan cibiran dari sejumlah pihak karena dianggap kurang kerjaan, beliau tidak pernah menyerah dan berputus asa dalam memperjuangkan hak anak. Beliau terus berjalan mengikuti kata hatinya untuk mengubah image dan persepsi masyarakat akan pentingnya hak anak.
Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa anak adalah modal dasar pembangunan bangsa. Anak sebagai penerus generasi muda yang harus diperjuangkan haknya demi masa depan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia.
Ia juga menuturkan bahwa korban pelecehan seksual adalah korban, bukan pelaku. Selama ini ada anggapan bahwa korban pelecehan seksual terutama anak adalah pelaku. Anggapan itu muncul karena mereka melakukannya berdua.
Selanjutnya Teta Sabar menuturkan kepada NKRI Post bahwa pada tahun 2013 dibuat pemecahan LPKTPA menjadi RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual.
Motivasi beliau dalam mendirikan RPSA karena melihat kondisi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual sering kali menarik diri dari pergaulan dan sekolah. Anak-anak tersebut mendapatkan ejekan dari teman-temannya dan bahkan ada yang dikucilkan dari lingkungannya. Belum lagi gunjingan dari masyarakat sehingga kondisi korban mengalami tekanan secara mental atau psikologis yang harus mereka tanggung.
RPSA Delima yang bertempat di Pariaman adalah satu-satunya rumah perlindungan sosial anak di Sumatera Barat. Dalam menjalankan tugasnya, beberapa instansi yang terkait RPSA dikenal dengan Lima Pilar yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Kemenag, Dinas Pendidikan, Satpol PP.
Berdasarkan penelusuran dan pantauan NKRI Post ke Kantor RPSA, terlihat kondisi RPSA sangat memprihatinkan. Sebuah rumah dengan cat yang sudah pudar, ruangan yang ditata sedemikian rupa karena keterbatasan fasilitas. Terdapat dua lantai yaitu lantai satu yang berfungsi sebagai ruang tamu dan ruang kerja. Sedangkan lantai dua adalah kamar untuk tempat tidur dan sebuah ruangan multi fungsi.
Dengan kondisi demikian, beliau berharap dapat bantuan dari pemerintah baik secara moril maupun materil. Tenaga SDM (sumber daya manusia) yang ada di RPSA perlu mendapatkan peningkatan kapasitas.
” Alhamdulillah untuk saat ini banyak relawan yang bersedia membantu kelancaran kegiatan yang dilaksanakan di RPSA, diantaranya tenaga sosial, guru, dan psikolog klinis. Mereka berkontribusi tanpa digaji. Meskipun tidak ada donatur tetap di RPSA yang diasuhnya, beliau optimis bisa memenuhi kebutuhan pokok anak-anak yang tinggal di sana,” tutur Teta Sabar pada NKRI Post.
Terakhir beliau berharap pada pemerintah, perlunya dukungan anggaran dan dorongan menyuarakan pentingnya keberadaan RPSA ini agar diperhatikan karena RPSA tidak sama dengan panti asuhan. Penerima manfaat di RPSA adalah murni korban dan pelaku.” Ucap Teta Sabar mengakhiri ceritanya pada NKRI Post untuk pemerintah dan instansi terkait juga masyarakat.
“Kita juga membutuhkan bantuan pemerintah yaitu perlunya dukungan anggaran, agar RPSA lebih baik lagi memperjuangkan keadilan hukum bagi para wanita yang mengalami persoalan.”Tutupnya.
