NKRI POST

BERITA SEPUTAR NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

PP Nomor 21 Tahun 2020 Di Nilai Gagal Total Atasi Percepatan Penanganan Covid 19

BAGIKAN :
Bung Achmad Suhaeri

Nkripost.co,Jakarta – “PP nomor 21 Tahun 2020, di nilai gagal total mengatasi percepatan penanganan covid 19 dan telah menyengsarakan mayoritas rakyat Indonesia.

Peraturan Pembatasan Status Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB “dalam rangka percepatan penanganan covid 19” yang di tanda tangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 31 Maret 2020.

Keluarnya PP Nomor 21 Tahun 2020 menjadi acuan munculnya pengajuan pemberlakuan PSBB oleh Kepala Daerah, Kabupaten/Kota tertentu untuk mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan, sesuai bunyi pasal 2 dan pasal 6 PP Nomor 21 Tahun 2020. dan Provinsi DKI Jakarta menjadi Provinsi pertama yang mengajukan dan awal menerapkan PSBB pada tanggal 10 April 2020, sebulan sejak dua kasus covid 19 di temukan pada awal Maret.

PP Nomor 21 Tahun 2020, berbunyi :

Pasal 2

1. Dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

2. Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana di maksud ayat (1) harus di dasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Pasal 3
Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut ;

a. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah ; dan

b. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Bung Achmad Suhaeri, aktivis mahasiswa tahun 98 Kampus Tercinta IISIP Jakarta, Sekjend DPP Ormas Semangat Kebangkitan Tambora (SKT) Jakarta, Kabiro Jakarta Barat Media NKRI POST dan sebagai salah satu dari jutaan komponen rakyat Indonesia melalui media NKRI POST mengekspresikan suaranya.

“PP Nomor 21 Tahun 2020 pasal 2 dan pasal 3 menyebutkan, adanya proses pengajuan dari Daerah, Kabupaten/Kota tertentu dan harus adanya persetujuan dari Kementrian Kesehatan tentang pemberlakuan PSBB pada berbagai daerah berimplikasi munculnya keberagaman atau berbeda-bedanya pemberlakuan PSBB pada masing-masing Daerah di Indonesia.

PP Nomor 21 Tahun 2020 yang jelas bertujuan memutus mata rantai penyebaran dan mengatasi percepatan penanganan covid 19 sudah gagal total sebab pada kenyataannya justru malah sebaliknya semakin meningkatkan terjadinya kasus penyebaran covid 19 di berbagai daerah di Nusantara.

“Indonesia adalah Negara Kesatuan, indikator Negara Kesatuan yaitu system Sentralisasi dan Desentralisasi dan Indonesia mengkolaborasi system keduanya.

Perberlakuan PSBB yang di terapkan oleh setiap Pemerintah Daerah secara hirarki Hukum merujuk kepada Peraturan Pemerintah Pusat, atas dasar tersebut seharusnya Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang bersipat komprehensif sehingga dapat menyelesaikan persoalan covid 19 dengan tuntas dan tidak tambal sulam.

Pemerintah Pusat harus sesegera mungkin membuat Peraturan PSBB yang berlaku sama di selurah Daerah di Indonesia tanpa terkecuali, tidak ada PSBB yang di terapkan di setiap daerah berbeda-beda secara teknisnya.

17 bulan usia di berlakukannya PSBB yang di mulai pada bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini bulan Juli 2021 hendaknya di sadari oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa segala upaya yang di lakukan Pemerintah sudah jelas-jelas gagal total, konsekuensi logisnya kehidupan rakyat semakin terpuruk akibat sulitnya mencari penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Untuk dan demi menyelamatkan nasib rakyat dan guna percepatan penanganan Covid 19 dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan, Pemerintah Pusat agar menerbitkan Peraturan di antaranya sebagai berikut :

1. Menutup total seluruh Bandara Udara dan Bandara Laut untuk umum, kecuali untuk keperluan pendistribusian/Ekspor-Import Barang dan atau untuk kepentingan kenegaraan/para pejabat Negara. Ketentuan ini berlaku sampai dengan berakhirnya persoalan Covid 19 di seluruh Negara-Negara dunia.

2. Menutup total seluruh Pusat Perbelanjaan/Mall, semua jenis Rest dan Kaffe, kecuali Pasar dan Toko/Warung penjual kebutuhan makanan, minuman, dan Obat-obatan/Apotik.

3. Menutup total seluruh POM Bensin/BBM untuk Umum dan menutup total semua transportasi kendaraan untuk umum dan pribadi (Kendaraan Bermotor, Kapal Laut dan Kereta Api), kecuali untuk keperluan pendistribusian barang, makanan-minuman dan Kesehatan, serta untuk keperluan kedinasan seluruh perangkat kerja Negara/Pemerintah, Tenaga Medis dan Media/Wartawan.

Semua upaya Pemerintah, membuka centra Vaksin dan pos-pos Vaksin, pemberlakuan PSBB melalui PP Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan PROKES dan Peraturan PPKM dalam memutus mata rantai penyebaran Covid 19 dan mempercepat penyelesaian penanganan Covid 19 tidak akan efektif dan maksimal tanpa di berlakukannya tiga peraturan tersebut. Dan justru Mayoritas Rakyat akan semakin sengsara dengan peraturan-peraturan yang tambal sulam ” demikian opini bung Achmad Suhaeri”

(Ach. Heri).

Diterbitkan Pada Juli 6, 2021 by NKRI POST

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami