Rapat Dengan KKP, Abdullah Tuasikal Sampaikan Aspirasi Nelayan Tulehu
Diterbitkan Rabu, 10 Februari, 2021 by NKRIPOST
NKRIPOST | Jakarta – Rapat kerja anggota komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan Dan Perikanan menuai pertanyaan tentang refocusing dan realokasi anggaran KKP pasca keluarnya surat kementerian keuangan dimana KKP mengalami penghematan anggaran sebesar 157,6 milyar hingga total anggaran KKP tidak lebih 1 % dari APBN Tahun anggara 2021. Hal ini sangat disayangkan oleh anggota pimpinan Sidang komisi IV Dedi Mulyadi Dapil Jawa Barat, mengingat sektor perikanan dan kelautan salah satu penyedia pangan krusial bagi masyarakat dimasa pandemi Covid-19.
Anggota komisi IV DPR RI Fraksi Nasdem Abdullah Tuasikal Mendorong KKP untuk memberi kemudahan bagi para nelayan dalam mengakses permodalan LPMUKP.
“Semestinya nelayan dipermudah untuk mengakses permodalan LPMUKP” Tegasnya, Selasa (09/02/21).
Terkait ekspor benih lobster, Fraksi Nasdem mengapresiasi KKP, telah menerbitkan surat penghentian sementara ekspor benih lobster. Fraksi Nasdem mendorong peningkatan budidaya dalam negeri, serta peningkatan sarana pengawasan dalam rangka mencegah ekspor benih lobster secara illegal.
Abdullah Tuasikal menyampaikan hasil pertemuan nelayan Desa Tulehu dengan Frits Penehes Lesnusa (Direktur Pelabuhan Perikanan DJPT KKP) ketika waktu reses. “Nelayan memohon agar Pelabuhan Perikanan Nanumoni Desa Tulehu yang rusak akibat gempa bumi dapat dibangun kembali” Tegasnya.
“Dirjen Perikanan Tangkap KKP harus jeli melihat program prioritas, dimana jembatan Pelabuhan Desa Tulehu harap menjadi program prioritas karena dampak gempa bumi” Pinta Abdullah Tuasikal.
Abdullah Tuasikal juga mempertanyakan status hukum rumpon yang berada di perairan Indonesia, apakah dengan Kempen KP no 26 tahun 2014 dapat dikatakan “ilegal”, mengingat status perizinan belum jelas, sedangkan keberadaan alat bantu penangkapan ini sangat membantu nelayan dalam mengumpulkan ikan, ia juga mengingatkan KKP untuk melakukan harmonisasi perundangan-undangan.
Dalam kesempatan ini juga menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono menyampaikan progres kinerja KKP diakhir triwulan IV tahun 2020 dimana PDB perikanan tumbuh positif 1,06 % yang ditopang oleh sektor perikanan tangkap dan permintaan luar negeri.
Untuk meningkatkan produksi perikanan, KKP akan menggenjot produksi udang, lele, nila, patin, kerapu, lobster, dan rumput laut melalui pengembangan klaster kawasan budidaya tambak udang dan pengembangan kampung budidaya. KKP juga akan meningkatkan volume ekspor sebesar 250 % dari tahun 2020 menjadi 727 ton pada tahun 2024 dengan negara tujuan pasar negara AS dan RRT.
Capaian angka konsumsi ikan nasional menunjukan pertumbuhan setiap tahunnya, tahun 2020 mencapai 56,39 kg/kapita setara ikan segar, tingkat kesejahteraan nelayan juga menunjukan peningkatan dengan indikator nilai tukar nelayan (NTN) Januari 2021 sebesar 102,83 atau naik 0,8% dibandingkan nilai bulan Desember 2020 sebesar 102, untuk menggenjot hal tersebut melalui program perluasan gemar makan ikan akan menyerap produk perikanan lokal, maka nilai tukar nelayan dapat tumbuh mencapai 103 pada akhir tahun 2021.
Trenggono mengungkapkan perbaikan pada sektor permodalan usaha dimana Realisasi KUR sektor KP per jan 2021 adalah sebesar Rp. 365,1 Milyar untuk 10.213 debitur atau 11,06% dari target 2021 (Rp. 3,3 Triliun). Realisasi terbesar adalah usaha Budidaya (Rp. 143,1 miliar; 3,312 debitur), Pengolahan dan Pemasaran (Rp. 127,3 miliar; 3,877 debitur) dan Penangkapan (Rp. 71,9 miliar; 2,273 debitur).
Alien Mus Anggota Komisi IV fraksi Golkar Dapil Maluku Utara menyampaikan apresiasi KKP yang akan mewujudkan Maluku dan Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional, namun dalam realisasinya perlu memperhatikan letak geografis pelabuhan dalam melancarkan jalur pengiriman ikan. (*)
