Pj. Bupati Lembata Respon Tegas Polemik Karcis Masuk Harnus Rp10 Ribu: ASN Jangan Kelola, Nanti Bocor
Diterbitkan Sabtu, 28 Januari, 2023 by NKRIPOST
NKRIPOST, LEMBATA – Pemerintah Kabupaten Pemkab (Pemkab) Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Pemerintah Kecamatan Nubatukan menaikkan tarif masuk Harnus menjadi Rp 10.000 yang sebelumnya, hanya dikenakan tiket parkir satu kendaraan seharga Rp2.000 untuk roda dua dan Rp5.000 untuk roda empat.
Hal tersebut sontak menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, hingga tak sedikit juga media yang ikut menyoroti kenaikan tarif masuk yang dinilai terlalu mahal.
Merespon hal tersebut, Penjabat.(Pj) Bupati Lembata Drs.Marsianus Djawa,M.Si akhirnya menanggapi polemik Karcis masuk Harnus sebagai tempat Kuliner yang dapat di nikmati masyarakat Lembata dengan kekhasan tersebut harus di serahkan pada pihak ketiga agar tidak bocor.
Menurut Pj Bupati Lembata, Pengelolan karcis masuk tempat wisata itu tidak harus di kelola oleh Pemda, apalagi di serahkan kepada Kecamatan seperti Karcis masuk yang menimbulkan polemik dengan besaran Rp10 ribu perorang yang di angkat media akhir-akhir ini.
“Saya mau tegaskan, Serahkan pada pihak ketiga saja agar tidak bocor sana sini,” Tegas Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Lembata Marsianus Djawa di ruang kerjanya saat ditemui awak Media NKRIpost.Co, Kamis 26 Januari 2023.
Pj. Bupati Marsianus menegaskan, dalam pengelolaan pendapatan karcis masuk tersebut, Ia lebih menyakini di kelola oleh pihak ketiga.
“Pengelolaan yang saat ini baik pada pihak
kecamatan, maupun Dinas, Saya tidak akan percaya, Saya minta pihak ketiga untuk kelola agar supaya maksimal, saya tidak percaya ASN kelola Pendapatan di daerah ini.” tegas Marsianus Jawa .
Menurut Penjabat Bupati Lembata, hal tersebut berdasarkan pengalamannya bertugas disejumlah tempat, untuk menggenjot penghasilan asli daerah (PAD) diperlukan melibatkan pihak ketiga.
‘Mengapa demikian, saya di mana-mana, di Provinsi punya Pengalaman tentang hal ini, jadi saya sangat tahu persis. Di mana-mana harus pihak ke tiga karena untuk Genjot PAD di daerah Kabupaten Lembata pasti akan meningkat maka harus pihak ketiga yang kelola,”Tegas Marsianus.
BACA JUGA:
Penjabat Bupati Lembata Resmikan Patung Enga Tifaona
Camat Nubatukan Bantah Dugaan Pungli 75 Juta Yang Mengalir Ke Rekening Pribadi
Ketua DPRD Dan Pemkab Lembata Siap Rebut Dana Inpres Percepatan Pembangunan
Lebih lanjut Penjabat Bupati Lembata Marsianus Djawa juga menyoroti sistem pembayaran yang masih menggunakan metode tunai, menurutnya hal tersebut di upayakan agar di hindari di era yang serba teknologi saat ini.
“Seperti kita di Kabupaten Lembata ini
Apalagi dalam pengelolaan Aset
dengan menggunakan Setoran tunai itu harus kita hindari, Semua pembayaran wajib non tunai, agar menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,”Tutup Marsianus dengan Nada Keras.(RS)
