Aliansyah Lega: Upayanya Pimpin Aksi Diperhatikan Pemerintah Pusat
Diterbitkan Jumat, 7 Januari, 2022 by NKRIPOST
Nkripost, Banjarmasin – Dengan adanya persengketaan antara dua buah perusahaan besar di Kalimantan selatan, yang menyebabkan ditutupnya Ruas jalan Underpas jalan A Yani km 101 sangat berdampak kepada perekonomian masyarakat yang menggantung hidup bukan hanya para sopir tapi juga para rekanan pemilik tongkang dan keluarganya.
ALIANSYAH salah seorang ketua dari Lembaga kelompok pemerhati kinerja aparatur pemerintah &Parlement (KPK_APP) Kalsel terus menyoroti memperjuangkan hajat hidup orang banyak hal tersebut dengan dilakukan dengan cara berdemo berkali _kali sebagai rasa bentuk kepeduliannya terhadap nasib para pekerja tersebut yang sudah berlangsung lebih dari sebulan dan pihak kami tidak melihat dari sektor nama 2 perusahaan raksasa ini, yang sedang bersengketa .Yang kami soroti nasib para pekerja beber Aliansyah dengan didampingi oleh rekannya Faisal dan Rahmat, pada awak media online dikantor Forum jumpa pers Kalimantan selatan (FJPK) Jalan Tran kalimantan km 9 complek lili permata Handil Bakti Rabu,6 /1/22.kemaren.
Selanjutnya Kata Aliansyah,yang akrab dengan Insan pers ini kami berdemo rekan wartawan memang sengaja kami undang, karena itu percuma kita bekerja
menyuarakan aspirasi masyarakat tanpa ada media yang mengexspose rasa percuma tidak lengkap seperti sayur kurang garam (uyah).
Ditambahnya, sudah lega dan puas dan kami mengucapkan ribuan terima kasih, Karena pemerintah pusat Dirjen kementerian ESDM RI dan Batubara sudah mengeluarkan surat T.53/MB.05/DJB B/2022 yang ditanda tangani oleh Ridwan Jamil.
Prihal ,pembukaan portal Ruas jalan angkut dekat Underpas Jalan A Yani km 101 Dan kami harapkan pihak yang berkompeten dapat segera melaksanakan Exsekusinya segera tanpa prasyarat apapun.
Karena ini perintah negara, sekali lagi saya mengatakan, bahwa jalan ini adalah termasuk salah satu Urat nadinya perputaran roda perekonomian diWilayah banua 6 untuk pendistribusian Batu bara untuk kelistrikan dan keperluan lain untuk kepentingan umum pungkas Bang Ali yang akrab disapa.
Dan kedepannya kita harapkan jangan terulang kembali hal serupa.
Dan pihak kami sangat menyayangkan ketua DPRD Propinsi Kalsel pak Supyan H.K. ketika kami diundang untuk pertemuan tidak bisa langsung memutuskan padahal pihak Dewan bisa saja ketika kami berdemo diawal awal itu,bersama dengan ribuan Massa dikantor kawasan Lambung Mangkurat sebelum mengagendakan pertemuan kembali Kehendak kami dengan Pimpinan dewan yang langsung dipimpin oleh pak Supaya ketika itu memerintahkan langsung dibuka portal tersebut tapi kami melihat pak pimpinan dewan terasa ragu _ragu sehingga tidak membuahkan hasil.
Dengan lahir surat kementerian ini kami sebagai masyarakat Kalsel hendaknya langsung perintahkan untuk Exsekutor, pungkas Ali.
( Bardaini / Tim )
