Dua Tahun Pemberangkatan Haji Batal, Ini Kata DPR
Diterbitkan Selasa, 12 Oktober, 2021 by NKRIPOST
NKRIPOST, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Rudi Hartono Bangun mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan Kementerian Agama dalam memberi penjelasan secara terbuka terkait batalnya pemberangkatan haji. Menurutnya, penyebab pembatalan pemberangkatan haji selama dua tahun berturut-turut ini harus diketahui masyarakat. Rudi mengaku ada tiga poin terkait pembatalan haji yang kerap ditanyakan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Demikian diungkapkan Rudi usai mengikuti sosialisasi pembatalan haji bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumatera Utara, Kakanwil Kemenag Binjai, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta ratusan tokoh masyarakat di Kota Binjai, Sumatera Utara, baru-baru ini.
“Ada tiga poin penting yang bolak-balik ditanyakan tokoh masarakat, yaitu tentang isu hoaks dana haji yang katanya sudah habis untuk dipakai membangun infrastruktur jalan tol. Lalu pertanyaan kedua, apakah tidak ada lobi-lobi dari pemerintah dan DPR RI ke Arab Saudi untuk meminta kuota walau tidak penuh. Dan pertanyaan ketiga tentang vaksin Sinovac yang sudah disuntikan ke masyarakat tapi katanya Pemerintah Saudi tidak menerima vaksin jenis itu,” jelas Rudi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/10/2021).
Rudi meyakinkan masyarakat bahwa isu dana haji yang sudah disetor jemaah dipakai untuk infrastruktur adalah tidak benar. Informasi yang benar adalah dana haji dikeloka oleh BPKH dan diawasi DPR RI dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Jika ada dana haji yang diinvestasikan, tentu diinvestasikan ke yang prudent. Terkait lobi-lobi ke Pemerintah Saudi, sudah dilaksanakan di tahun 2020 dan 2021. Pemerintah Saudi pun masih mempertimbangkan sisi keselamatan dan kesehatan jemaah, sehingga belum dibuka kuota haji di masa pandemi ini,” jelas politisi Partai NasDem ini.
Rudi menilai kegiatan sosialisasi tersebut sangat dibutuhkan, sehingga masyarakat mendapat informasi yang benar dari sumber yang tepat. Dari sosialisasi ini, legislator daerah pemilihan Sumut III tersebut berharap para tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat menyampaikan kepada masyarakat, tentang kondisi terkini pembatalan keberangkatan haji dan sebab haji selama 2 tahun dibatalkan pemerintah. Rudi menilai, akibat banyaknya berita hoaks, membuat masyarakat gelisah dan bingung.
“Coba bayangkan ada jemaah yang mau berangkat haji harus antre 40 tahun, dan daftar tunggu 28 tahun. Bayangkan saja kalau umur sekarang 60 tahun, harus nunggu 40 tahun, jadinya umur 100 tahun baru bisa diberangkatkan. Dengan kegiatan diseminasi haji ini, informasi simpang-siur bisa dinetralkan,” pungkas Rudi sembari mengatakan informasi terbaru Pemerintah Saudi sudah membuka kuota umrah untuk jemaah Indonesia, yang tentu menjadi berita baik bagi masyarakat Indonesia.(dpr)
