Dana PIP SMPN 1 Sei Dadap Diduga Disunat, Ini Respon DPR Dan Dinas Pendidikan Asahan
Diterbitkan Minggu, 10 Oktober, 2021 by NKRIPOST
Nkri post, Asahan – Polemik dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Sei Dadap Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara yang di duga tidak sampai pada sasaran mencapai babak baru.
Pasalnya akibat keluhan para Penerima manfaat yang belum mendapatkan haknya tersebut akhirnya di adakan rapat dengar pendapat (RDP) di ruangan Komisi A DPRD Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, Jumat (08/10/2021).
Pada RDP di gedung DPRD Asahan tersebut Kadis pendidikan Kabupaten Asahan Drs Sofian, M.Pd dengan tegas menerangkan bahwa ada hak – hak setiap orang yang tidak boleh di ganggu.
“Ada satu tugas yang tidak boleh di lakukan dalam dunia pendidikan,saya tegaskan bahwa ada dua yang tidak boleh di ganggu dalam pendidikan ini pertama Hak-hak guru dan kedua Hak-hak murid terutama murid miskin.” Tegasnya.
BACA JUGA:
Dugaan Dana Bantuan PIP Di Sunat Oknum Guru, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sei Dadap Angkat Bicara
Melihat persoalan Bantuan PIP yang diduga sunat tersebut, Kadis Pendidikan Kabupaten Asahan menghimbau agar setiap pengurus bantuan PIP agar bertanggungjawab terhadap tugasnya. Menurutnya di masa pandemi apalagi disaat ekonomi yang lagi terganggu makanya pemerintah membantu program Indonesia pintar untuk diberikan kepada masyarakat/siswa yang betul-betul membutuhkan.
“Menghimbau ke semua kepala sekolah agar memberikan PIP Harus tepat sasaran yang berhak menerima bantuan mohon dibantu fasilitasnya jangan dipersulit.” Tegas kadis pendidikan saat wawancara dengan media NKRI post.
Selain itu Kadis juga menghimbau seluruh jajaran pendidikan di kabupaten Asahan agar menyerahkan Bantuan PIP kepada siswa siswi yang berhak.
“Tolong kiranya saya minta program PIP diberi siswa yang bersangkutan langsung bersama dengan orang tua dan dibantu untuk pengurusannya jadi jangan dipersulit karena mereka sangat membutuhkannya.”Tegas Sofian.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Asahan Drs. Syaddad Nasution Spd bidang pendidikan menyampaikan permasalahan dugaan bantuan PIP di sunat tidak boleh terjadi.
“Melihat Persoalan PIP seperti ini kami berharap bisa selesaikan dengan baik, pola penyaluran harus sesuai dengan juknis dan kepala sekolah bekerjasama dengan dinas pendidikan karena apa-apa bantuan semacam ini jangan sampai timbul persoalan-persoalan yang baru.” Tegas Syaddad Nasution.
Lebih lanjut Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Asahan menegaskan agar bantuan PIP harus di salurkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Demikian juga bantuan yang diberikan kepada siswa-siswi kita yang kurang mampu harus bermanfaat tidak boleh ada pemotongan sesuai dengan juknis yang ada.”Ujarnya.
“Seperti rapat kita tadi insya Allah bisa diselesaikan. Pak kadis hadir, kepala sekolah hadir, yang mewakili siswa-siswi orang tua wali murid hadir, semoga ke depan tidak ada masalah demikian.” Ucap Ketua komisi A DPRD bidang pendidikan.
Dari pantauan media yang hadir dalam RDP tersebut, Ketua Komisi A Drs.Syaddad Nasution Spd, Sekretaris Komisi A H.Ahmad Zulhanuddin SPdi.MA , kadis pendidikan kabupaten Asahan Drs.Sofian,M.Pd, Kepala Sekolah SMP Negri 1 Mulkin Spd, dan para wali murid penerima dana bantuan PIP.
Pewarta: Nurlaili
