NKRIPOST

NKRIPOST – VOX POPULI PRO PATRIA

PRO-RAKYAT Slogan Laris Manis Yang Membingungkan! [Seri 2]

Listen to this article

Diterbitkan Senin, 23 Agustus, 2021 by NKRIPOST

Benyamin Mali

Diaspora Malaka Jakarta, Asli Kletek,
Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta

Seri 1 dari refleksi di bawah judul di atas, saya akhiri dengan suatu pertanyaan menantang, “Di manakah dasar yang legitim bagi klaim untuk HANYA mendukung program-program yang PRO-RAKYAT dan sebaliknya menolak program-program yang TIDAK PRO-RAKYAT?”

Dalam seri 2 refleksi ini, saya coba menjawab pertanyaan di atas. Saya coba memulai dengan mengurai kata ‘PRO’ itu sendiri, lalu dari sana saya menjawab pertanyaan di atas.

PRO – APA ARTINYA?

PRO artinya ‘mendukung’ atau ‘dukungan’. Misalnya, Pro-JOKOWI, Pro-SNKT, Pro-RAKYAT, Pro-TAMBAK GARAM, Pro-BOGUL, dan lain sebagainya. PRO mengindikasikan adanya dua atau lebih alternatif ‘PILIHAN’ (options), yang secara tidak langsung melahirkan kata ‘CONTRA’ sebagai lawannya. Yang real tampak di mata kita semua adalah kelompok-kelompok PRO: PRO-ini…PRO-ana…PRO-ono.

Ini berarti, seperti saya katakan di atas, kata PRO itu mengindikasikan adanya beberapa, minimal dua, ‘alternatif PILIHAN’ (options). Karena pilihan masing-masing orang berbeda-beda, maka lahirlah kata ‘CONTRA’, di mana pilihan pihak yang satu dianggap ‘BERLAWANAN DENGAN’ pilihan pihak lainnya. Namun kata ‘CONTRA’ jangan dibaca dalam arti ‘negatif-buruk’ sebagai ‘benci, dendam’, tetapi lebih dalam arti ‘memihak’. Kata ‘memihak’ ini mengandung makna ‘lebih condong kepada’. Makna ‘lebih condong kepada’ ini selanjutnya mengandung makna ‘mengutamakan’ (preferensi).

PRO-RAKYAT

PRO-RAKYAT bukan saja mengandung makna ‘mendukung-rakyat’, TETAPI LEBIH berarti ‘berdiri di pihak rakyat’ dan ‘memilih mengutamakan rakyat”. Dan sikap ini mengandung makna ‘berjuang mati-matian membela kepentingan-kepentingan rakyat’ agar rakyat menikmati suatu kondisi kehidupan yang bermartabat, yang selaras dengan hakikat kemanusiaannya sebagai mahkota dan pusat seluruh ciptaan Tuhan.

Karena ‘rakyat’ di negeri ini mayoritasnya masih ‘miskin’, maka PRO-RAKYAT mengandung makna ‘MEMILIH MENGUTAMAKAN KAUM MISKIN’ (Optio Preferentialis Pro Pauperibus, Preferential Option for the Poor), atau singkatnya PRO-POOR. Pilihan mengutamakan kaum miskin ini terpusat pada ‘orang-orang-miskin’ sebagai ‘manusia’. Mereka-lah ‘pilihan-utama’. Dan pilihan memihak itu dijatuhkan kepada ‘manusia-miskin’, BUKAN pada fakta ‘kemiskinan’ mereka, kendatipun kemiskinan itu adalah kondisi aktual dan faktual yang inheren pada diri manusia miskin itu.

Dengan perkataan lain, ‘memilih mengutamakan kaum miskin’ TIDAKLAH berarti ‘MEMBELA KEMISKINAN’, tetapi membela manusia-manusia yang mengalami kemiskinan itu dalam berbagai bentuk atau corak kemiskinan (kemiskinan absolut – kemiskinan relatif, kemiskinan alamiah – kemiskinan kultural). Di sini ‘memilih mengutamakan kaum miskin’ lalu berarti membela kepentingan-kepentingan kaum miskin yang bertalian erat dengan martabatnya sebagai ‘manusia’, dan pembelaan ini mengandung makna ‘menegakkan KEADILAN’ atau ‘melawan KETIDAK-ADILAN’, khususnya ‘ketidakadilan-struktural’ yang bukan saja menyebabkan kemiskinan itu tetapi juga MELESTARIKA kemiskinan itu. Ketidak-adilan struktural ini menghambat terwujudnya Sila 5: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Selain itu, ‘membela kaum miskin’ berarti ‘berada di tengah-tengah dan bersama-sama orang-orang miskin dan aktif melakukan tindakan-tindakan yang konkret’, yang secara bertahap dapat membebaskan orang-orang miskin dari kemiskinan itu…. BUKAN berkoar-koar SAJA di media-media sosial atau melakukan demonstrasi berjilid-jilid, sambil memaki-maki dan menelanjangi Pemerintah, termasuk Pmerintah Daerah, yang kerap dituding sebagai ‘pihak yang tidak PRO-RAKYAT.’

Tindakan-tindakan konkret itu, misalnya: (1) Mendidik kaum miskin: menyadarkan kaum miskin akan kondisi hidup mereka sambil membangkitkan semangat mereka untuk berjuang memperbaiki kondisi miskin mereka sendiri. Tentu saja di sini tidak hanya sekedar memberi KAIL, tetapi juga sekali-sekali memberi juga IKAN, agar mereka kuat dan bersemangat untuk pergi ke laut dan sendiri memancing ikan. (2) Membentuk organisasi sebagai wadah perjuangan dan penyadaran, bukan terutama untuk bangkit melawan pemerintah, tetapi untuk bersama-sama menggalang kekuatan di antara mereka agar bekerja bersama melawan kemiskinan itu. Dengan organisasi ini, orang-orang miskin dibantu untuk membangun suatu ‘komunitas-alternatif’, komunitas yang berjiwa ‘gotong-royong’, penuh semangat persaudaraan untuk bersama-sama bahu-membahu keluar dari lingkaran setan kemiskinan mereka. Dengan demikian, komunitas-alternatif ini menyerang langsung kemiskinan mereka itu dengan seluruh biang penyebabnya, tanpa berkontak langsung dengan biang-keladi dasar dari kemiskinan mereka itu, misalnya, ‘struktur masyarakat yang tidak adil’, yang mengakibatkan ‘ketidakadilan struktural’.

PRO-RAKYAT, DASARNYA APA?

Saya coba menempatkan diri sebagai salah seorang dari dan di antara kelompok pendukung program-program PRO-RAKYAT. Untuk itu ada sekurang-kurangnya tiga prinsip fundamental yang bisa dikemukakan: (1) “TANPA RAKYAT – TIDAK ADA NEGARA” sebagaimana saya kemukakan dalam refleksi seri 1; dengan demikian (2) KESELAMATAN RAKYAT adalah HUKUM TERTINGGI (Salus Populi, Suprema Lex Esto) sebagaimana biasa didengungkan, dan akhir-akhir ini sangat ditekankan Presiden Jokowi terkait penanganan Pandemi Covid-19; dan dalam kerangka menegakkan prinsip 1 dan 2, maka betapa pentingnya mewujudkan (3) KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, sebagaimana dirumuskan dalam Sila 5 Pancasila, karena ‘kemakmuran’ akan terwujud hanya bila ada ‘keadilan sosial’. Tanpa ‘keadilan-sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’, kemakmuran (prosperity) yang menjadi cita-cita dan tujuan nasional akan tetap menjadi ‘impian’ (utopia) abadi.

Untuk mengurai pokok pikiran di atas, saya mengajak pembaca untuk melihat-lihat makna kata ‘RAKYAT’ dalam konteks negara demokratis dan keseluruhan proses pembangunan nasional.

Per definitionem yang disebut ‘RAKYAT’ itu adalah penduduk suatu negara (people); semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu wilayah negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Arti kedua dari ‘RAKYAT’ adalah ‘orang-kebanyakan’ (grass root, the common people, rakyat jelata).

Tetapi ingat! Istilah ’ RAKYAT’ itu suatu istilah atau konsepsi politik, bukan konsepsi aritmatik, dalam arti ‘jumlah-penduduk’, yang sekarang menurut data BPS tahun 2019 berjumlah 270,6 juta jiwa. Rakyat tidak harus berarti ‘seluruh penduduk’ (kaya dan miskin, kanak-kanak, remaja, pemuda, orangtua, putih dan hitam warna kulitnya). Rakyat adalah ‘orang kebanyakan’ (the common people, rakyat jelata, akar rumput). Pengertian rakyat berkaitan dengan ‘kepentingan umum atau kepentingan bersama’, yang berbeda dengan ‘kepentingan orang-seorang’.

Istilah ‘RAKYAT’ memiliki relevansi dengan hal-hal yang bersifat ‘publik-umum’ itu. Makna politis dari kata ‘RAKYAT’ inilah yang sesungguhnya menjadi sasaran seluruh program pembangunan nasional, bahwasanya pembangunan nasional itu dimaksudkan terutama untuk mengangkat derajad hidup ‘rakyat-akar-rumput’, yang mayoritas belum menikmati taraf hidup yang bermartabat, layak manusiawi. Mereka ini belum secara real menikmati ‘manfaat-real’ dari keberadaan negara. Maka program-program Pro-Rakyat dimaksudkan untuk memperlihatkan ‘kehadiran negara’ di tengah rakyat miskin itu.

Dari definisi di atas tampak bahwa ‘RAKYAT’ selalu terkait erat dengan ‘PEMERINTAH’ yang sehari-hari menunaikan tugas-tugas kenegaraan, juga dengan ‘NEGARA’ sebagai wadah atau organisasi politik yang didirikan untuk mewujudkan ‘kesejahteraan umum’ bagi seluruh rakyat. Ibarat sebuah ‘kapal’, kapal itu adalah NKRI, dan penumpang sekaligus pemilik kapal itu adalah ‘RAKYAT’ Indonesia. Sementara ‘PEMERINTAH’ – sesuai etimologi kata ‘pemerintah’ – adalah ‘nahkoda’ kapal yang dipercaya ‘rakyat’ (pemilik sekaligus penumpang) untuk mengemudikan kapal itu menuju ‘pelabuhan’ tujuan dengan selamat, tak kurang suatu apa pun. Jadi, penjelasan di atas sesuai prinsip No. 1 di atas: “Ada rakyat – ada negara, tidak ada negara tanpa rakyat”, atau dengan analogi ‘kapal’ di atas dapat dikatakan: “ada muatan (penumpang)—ada kapal, ada kapal—ada nahkodanya”.

Kecuali itu, dalam sebuah negara demokratis, kebenaran penting lainnya terkait ‘RAKYAT’ adalah ‘RAKYAT’ menduduki posisi sentral dan memegang peran kunci, sebagaimana terumuskan di dalam UUD 1945, langsung pada Bab 1, Pasal 1, ayat (2): ”Kedaulatan berada di tangan rakyat….”. Di sini, rakyat merupakan tulang punggung negara. Demi kedudukannya itu, rakyat adalah norma dan arah dasar seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Tugas pemerintah dan negara di sini – sesuai amanat Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 – adalah: (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Dalam kerangka menyukseskan tugas-tugas di atas, dapat ditambahkan juga di sini dua tugas lain, yaitu: (1) mendukung kehidupan rakyat dengan menyediakan berbagai fasilitas yang memungkinkan rakyat mampu mengusahakan sendiri kesejahteraannya, dan (2) menjadi ‘wasit yang adil’ bagi rakyat dalam suatu konflik sosial dengan mendirikan lembaga peradilan, di mana rakyat dapat memperoleh keadilan. Terpenuhilah prinsip No. 2 di atas: “Salus Populi, Suprema Lex Esto” – “Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi”.

Namun INGAT! Posisi sentral rakyat dalam negara demokratis ini TIDAK LALU BERARTI bahwa:

(1) Tidak perlu lagi ada ‘kekuasaan’ (pemerintahan) atas rakyat; ibaratnya, “mentang-mentang rakyat adalah pemilik kapal, lalu tidak perlu lagi ada nahkoda”. Kekuasaan atas rakyat harus ada karena tanpa ‘kekuasaan’ itu tak ada ‘nahkoda’ untuk mengemudi kapal, dan bayangkanlah sebuah kapal besar tanpa nahkoda, mau di-kemana-kan kapal itu? Kekuasaan harus ada, hanya saja, kekuasaan itu harus dikontrol oleh rakyat, karena legitimasi kekuasaan itu berasal dari rakyat. Itulah maknanya jika ada Pemilu dan Pilkada sebagai mekanisme yang ‘luberjurdil’ untuk memilih nahkoda kapal.

(2) rakyat boleh seenak dan semaunya, bahkan sewenang-wenang, memaksakan kehendaknya dan bertindak ‘represif’ layaknya seorang ‘diktator’. Mengapa? Karena, rakyat yang berdaulat (demokrasi), atas dasar ‘kebebasan’, sangat rentan jatuh ke dalam godaan menjadi ‘diktator’. Itulah yang disebut ‘kediktatoran-rakyat’ (popular-dictatorship), hal mana tampak sangat nyata dalam demonstrasi-demonstrasi berjilid-jilid yang umumnya berujung anarkistik: membakar fasilitas umum, menjarah, membuat kegaduhan, membuat macet arus lalulintas, terorisme, menyebarkan berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech), dan lain-lain, hanya karena kehendak mereka ditolak, tidak diakomodir, tidak digubris oleh pemerintah lantaran satu-dua alasan, misalnya, karena tuntutan kehendaknya tidak berdasar, dibuat-buat, bahkan absurd.

Itulah sebabnya mengapa sebuah negara demokratis harus sekaligus juga merupakan sebuah negara hukum. Di sini, kedaulatan rakyat (DEMOKRASI) di-BATAS-I oleh ‘kedaulatan hukum’ (NOMOKRASI). Jadi, ada demokrasi di satu pihak, ada pula ‘nomokrasi’ di pihak lain sebagai kontrol. Oleh ‘nomokrasi’, rakyat dibatasi, diingatkan bahkan dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, oleh sebab ada sanksinya. Pembatasan oleh ‘hukum’ tidak demi pembatasan itu sendiri atau untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, tetapi demi tegaknya NILAI-NILAI yang diusung dan diperjuangkan oleh hukum itu sendiri demi hadirnya tertib nasional.

Bila DEMOKRASI yang memuliakan rakyat punya batas-batasnya oleh NOMOKRASI dengan sanksi-sanksinya, maka dalam konteks refleksi kita tentang “dukungan terhadap program-program Pro-Rakyat dan penolakan terhadap program-program yang tidak Pro-Rakyat”, harus kita katakan juga bahwa dukungan terhadap program-program Pro-Rakyat itu menemui dan/atau berhadapan dengan ‘batas’ yang sama.

Batas yang mana? Batas itu adalah PEMERINTAH dan NEGARA. Mengapa? Karena, HUKUM (nomokrasi) sebagai aturan kelakuan itu datang dari PEMERINTAH atas nama NEGARA sebagai organisasi politik dan kekuasaan. Maksudnya, HUKUM (nomokrasi) yang membatasi RAKYAT (demokrasi) itu dipikirkan, disusun, dirumuskan, ditetapkan, dan diumumkan oleh PEMERINTAH sebagai pihak yang berwenang dan/atau diberi wewenang oleh rakyat, demi terciptanya tertib nasional di seluruh negeri. Tertib nasional ini pada gilirannya membantu kelancaran jalannya pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional pada gilirannya akan secara bertahap membawa kita kepada pencapaian cita-cita dan tujuan nasional: “masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Maka menurut pendapat saya, dukungan-dukungan terhadap program-program “pro-rakyat” itu ‘berat-sebelah’, hanya mengutamakan kepentingan salah satu stakeholder negara, yaitu ‘rakyat’, meskipun ‘rakyat’ menduduki peran sentral sebagai pemegang kedaulatan negara. Dengan pola pikir dan pola sikap “berat-sebelah” itu, kita secara sadar dan tidak sadar mendidik rakyat menjadi orang-orang yang “egoistik dan egosentristik”, yang tidak hanya ingat-diri tetapi juga yang menghendaki dirinya menjadi satu-satunya pusat perhatian Pemerintah dan Negara. Pada saat bersamaan, kita juga secara sadar dan tidak sadar mendidik rakyat untuk menganggap sepele peran Pemerintah yang sehari-hari berjibaku bekerja menyelenggarakan kehidupan negara.

Bekerja? Ya, bekerja, melakukan dan menyelesaikan macam-macam tugas dan pekerjaan negara, baik yang berhubungan dengan fungsi mereka sebagai ‘pemerintah’ sesuai ‘tupoksi’-nya maupun fungsi mereka sebagai ‘pelayan-publik’ yang melayani masyarakat (public-service), dalam kerangka besar mewujudkan cita-cita dan tujuan negara.

Kita perlu mengupayakan suatu keseimbangan perhatian, sehingga tidak ada kesan ada suatu sikap antipati dan mengangap sepele posisi dan peran ‘pemerintah’ sebagai abdi negara, nahkoda kapal. Maka, “PRO-RAKYAT” harus sekaligus juga “PRO-PEMERINTAH dan PRO-NEGARA, karena pemerintah sebagai nahkoda kapal bertindak atas nama seluruh rakyat sebagai penumpang sekaligus pemilik kapal”.

PRO-PEMERINTAH dan PRO-NEGARA di sini BUKAN dalam arti bahwa di samping mendukung program-program Pro-Rakyat, kita perlu juga mendukung “program-program tertentu yang khusus dirancang untuk pemerintah (pejabat-pejabat) dan negara, dengan menggunakan anggaran negara (yang adalah uang rakyat), guna membuat pundi-pundi para pejabat dan pundi-pundi negara semakin tebal”. Tentang hal ini, ingat bahwa ‘negara bukanlah KONGSI DAGANG yang pemegang sahamnya adalah PEJABAT-PEJABAT NEGARA, sehingga seluruh keuntungan perdagangan masuk ke dalam PUNDI-PUNDI para pemegang / pemilik saham.

PRO-PEMERINTAH dan PRO-NEGARA itu LEBIH dalam arti “memberi dukungan, support, apresiasi terhadap program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah atas nama negara, demi kemajuan daerah pada khususnya, dan kemajuan negara pada umumnya. Kecuali itu, adalah baik dan perlu juga kita dukung, support, dan apresiasi terhadap kebijakan-kebijakan politik yang ditempuh oleh pemerintah demi kemajuan daerah pada khususnya, dan kemajuan negara pada umumnya, kendatipun kebijakan-kebijakan itu dalam pandangan masyarakat kerap TIDAK POPULER.

Saya mau mengakhiri refleksi seri 2 ini dengan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk direnungkan oleh kita semua:

1. Bila PRO-RAKYAT itu merupakan ‘pilihan mengutamakan kaum miskin’, seperti diuraikan di atas, dan harus diwujudkan oleh para pendukungnya, pertanyaannya ialah : (a) ‘Mengapa di Kabupaten Malaka tidak banyak berdiri lembaga-lembaga, organisasi-organisasi yang full berada di tengah-tengah rakyat Malaka dan bekerja penuh untuk melakukan advokasi kepada rakyat Malaka? (b) Mengapa justru ribuan pemuda-pemudi Malaka BERDUYUN-DUYUN melamar menjadi TEDA?’ (c) ‘Mengapa pemuda-pemudi Malaka tidak berani BERTANI atau BERWIRASWASTA?

2. Kita semua sepakat dengan program-program PRO-RAKYAT. Pertanyaannya ialah ‘Rencana pembangunan segala macam ‘infrastruktur’ di Malaka sebagai DOB oleh SNKT: jalan raya, puskesmas, kantor-kantor dinas, rumah jabatan, dan lain-lain itu termasuk program-program PRO-RAKYAT atau tidak?

3. TAMBAK GARAM, suatu program peninggalan pemerintahan yang lama, dan itu berarti ‘bukan Program Strategis SNKT’, tetapi oleh SNKT dilanjutkan dengan berbagai revisi, termasuk dalam lingkup program PRO-RAKYAT atau tidak?

4. Presiden JOKOWI sebagai lambang NKRI sering sekali dihina, dibully melalui media-media dan demonstrasi berjilid-jilid, padahal apa kurangnya upaya Presiden JOKOWI dalam membangun negeri ini dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai ke Pulau Rote, sejak Periode Pertama Kepemimpinannya. Apa yang seharusnya menjadi sikap kita? MEMBELA atau ikut-ikutan menghina dan membully beliau sebagai GAGAL MEMIMPIN NEGARA?

Selamat merenung! Kita rehat sejenak sampai ketemu episode berikut.

Shalom
Jakarta, Senin 23 Agustus 2021

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

REDAKSI: JL. KH. MAS MANSYUR NO. 122 B, KEL. KARET TENGSIN, KEC. TANAH ABANG KOTA JAKARTA PUSAT - WA: 0856 9118 1460  
EMAIL: NKRIPOST.MEDIA@GMAIL.COM
NKRIPOSTCO ©Copyright 2026 | All Right Reserved