Membangun Indonesia Dari Desa: Relevankah Membangun Indonesia Raya dari Malaka? [Seri 2]
Diterbitkan Kamis, 5 Agustus, 2021 by NKRIPOST
Nkripost, Malaka – Seri kedua ini mengetengahkan lanjutan seri pertama yang berakhir dengan pertanyaan “bagaimana membangun Malaka dengan 127 desa ini hingga disebut maju dan mandiri?”
DUA CATATAN PENTING
Berbekalkan konsep ‘membangun desa mandiri’ dan ‘membangun Malaka dari desa’ dengan seluruh latar belakang pemikirannya, SEBELUM memasuki uraian tentang “Membangun 127 Desa Malaka dengan DANA DESA” yang dikucurkan setiap tahun, saya mau mengawali seri 2 ini dengan mengemukakan dua catatan penting untuk disadari oleh semua pemangku kepentingan atas desa-desa di Malaka, terutama rakyat di setiap desa bersama Kepala Desa dan staf desa masing-masing.
*Pertama, catatan sejarah.* Satu catatan sejarah ringan namun penting untuk kita sadari dan ingat selalu ialah bahwa ‘desa’ zaman reformasi sekarang jauh berbeda dengan desa-desa zaman dahulu, khususnya desa-desa zaman Orde Baru, pasca runtuhnya kekuasaan Soekarno, tahun 1966. Saya dan semua orang sebaya saya, perempuan maupun laki-laki, sekurang-kurangnya mempunyai pengalaman real dengan periode desa zaman dahulu itu, khususnya terkait ‘anggaran’ untuk desa. Tak usah kita singgung soal ‘sarana-prasarana komunikasi’ dan ‘infrastuktur’.
Saya tahu baik karena Kepala Desa di kampung saya adalah orang-orang terdekat saya. Saya tahu, betapa susahnya mereka menjalankan tugas-tugas kepemerintahan sehari-hari, karena minimnya anggaran untuk desa dari Pemerintah. Jangankan anggaran desa tahunan, gaji kepala desa dan honorarium untuk para staf desa pun tidak ketahuan berapa besarnya. Bangunan kantor desa pun tidak ada. Kantor desa adalah rumah tinggal. Jangankan punya mobil mewah dan menyetir sendiri mobil, punya rumah mewah yang dapat dibanggakan dan diwariskan kepada anak cucu, sepeda motor pun bahkan tidak punya. Rekening bank pun tidak ada karena tidak ada misalnya BRI di Betun atau Besikama.
Terkait catatan pertama ini, saya hanya ingin mengatakan sekaligus mengingatkan bahwa para Kepala Desa zaman Reformasi sekarang, terutama di zaman pemerintahan Presiden Jokowi, boleh bertepuk dada dan berbangga diri dengan Dana Desa berbunyi miliaran. Namun angin segar yang dibawa oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan angin segar kepemimpinan Presiden Jokowi yang sungguh rendah hati dan merakyat, hendaknya tidak disia-siakan dengan sikap bermalas-malasan dan bermanja diri, bersenang-senang dan berleha-leha dan lain-lain perilaku tak terpuji lainnya. Bila ini terjadi, sebagaimana kita saksikan sekarang pada mayoritas Kepala Desa di 127 Desa Malaka, maka para Kepala Desa sungguh telah dengan sadar melakukan suatu “DOSA-POLITIK” terkait nasib rakyat di semua desa, juga nasib Indonesia Raya, yang bercita-cita mewujudkan “tiga tujuan nasional internal” sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) mewujudkan suatu kesejahteraan umum, dan (3) mencerdaskan kehidupan bangsa.
DOSA-POLITIK ini, disadari atau tidak, lambat-laun, cepat-lambat, akan mewujud dalam bentuknya yang real. Sebab perilaku-perilaku tak terpuji terkait Dana Desa sekaligus terhadap Rakyat di 127 desa itu, tidak pernah kedaluarsa bagi sentuhan hukum ‘penyelidikan’ dan ‘penyidikan’ serta ‘pengadilan’ pihak berwajib, serta kemungkinan hukuman sesuai tuntutan undang-undang. Kecuali itu, keluhan-keluhan rakyat di 12 7 desa Malaka itu akan menjadi bagaikan ‘mantera-harian’ dan ‘doa-permohonan-harian’ yang terus-menerus dilantunkan kepada Tuhan, Leluhur, dan Alam Raya Malaka. Dan saya yakin bahwa Tuhan akan memperlihatkan kuasa-Nya pada saatnya yang tepat. Buka mata untuk melihat bukti-bukti dari SAKTINYA MANTERA DAN DOA RAKYAT TERTINDAS. Buka juga telinga untuk mendengar setiap berita ‘sedih dan duka’ yang terjadi di tengah-tengah kita terkait DOSA TERHADAP DOSA TERHADAP RAKYAT.
Catatan kedua, berupa keluhan terkait pembangunan di desa-desa Malaka.* Ada keluhan di Malaka yang terucap dari mulut para ASN Malaka, juga dari mulut para Anggota Dewan Malaka, kurang-lebih berbunyi sebagai berikut: “Setiap tahun dikucurkan Dana Desa miliaran rupiah, tetapi wajah desa-desa Malaka biasa-biasa saja, masih tampak seperti dahulu, tidak ada perubahan.” Keluhan ini bukan keluhan karangan bebas saya, tetapi sungguh nyata dipandang mata telanjang. Pertanyaannya ialah “Ke mana larinya dana desa miliaran itu?”, yang bila dirata-rata sebesar 127 miliar rupiah.
Ada sesuatu yang “tidak beres dan tidak wajar” atas Dana Desa ini. Ini suatu kesan spontan yang langsung timbul dalam benak mayoritas rakyat Malaka. Tidak beres dalam hal apa dan kenapa? Bisa saja tidak beres dalam hal penyalurannya kepada masing-masing desa, terkait waktu dan jumlahnya: apakah disalurkan segera setelah dana desa itu ditransfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau masih dibiarkan mengendap 1. 2. 3 bulan di rekening Pemerintah Daerah; kalau pun ditransfer, sekaligus atau bertahap? Ataukah mungkin Dana Desa itu tetap tersimpan dalam rekening Pemerintah Daerah di bank, dan baru akan dicairkan bila desa membutuhkannya untuk melaksanakan suatu proyek?
Bisa juga ketidakberesan dan ketidakwajaran itu terjadi dalam tata kelolanya, alokasinya, dan realisasi bagi pembangunan desa sesuai hasil musyawarah desa setiap tahun. Dan sangat bisa jadi keluhan di atas terjadi karena ‘kongkalikong’ (KOLUSI, NEPOTISME, KONCOISME), antara berbagai pihak yang merasa mempunyai wewenang untuk mengatur penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa itu, hal mana membuka peluang seluas-luasnya bagi terjadinya ‘tindak pidana KORUPSI.’
Melanjutkan dua catatan di atas dan menjawab pertanyaan “bagaimana membangun Malaka dengan 127 desa ini hingga disebut maju dan mandiri?”, saya ingin terlebih dahulu memberikan suatu ulasan perihal “kepemimpinan”. Saya berpikir, bahwa sehebat dan sedetail apa pun kiat-kiat sukses pembangunan desa, sedetail apa pun syarat-syarat bagi keberhasilan ‘otonomi-daerah’, semuanya tidak akan berhasil optimal, apabila ‘jiwa kepemimpinan’ yang dituntut oleh kiat-kiat sukses itu tidak ada di dalam diri para pemimpin, termasuk para Kepala Desa (Kades).
MEMBANGUN 127 DESA MALAKA
Masih segar dalam ingatan kita status “daerah tertinggal” Kabupaten Malaka pada era pemerintahan Dr. Stefanus Bria Seran, MPH yang lalu. Status ‘tertinggal’ ini sangat bisa dipahami, dimaklumi dan diterima dengan jiwa besar oleh seluruh rakyat, karena Kabupaten Malaka lima tahun lalu baru memulai debut pembangunannya sebagai kabupaten yang dipimpin oleh seorang bupati definitif, hasil pilkada Perdana. Namun hal itu tidak lalu berarti tidak perlu ada suatu ‘evaluasi’ untuk memulai suatu tahapan baru yang memungkinkan status itu berubah menjadi ‘menengah’ atau bahkan ‘maju’ melampaui kabupaten lain.
Apa yang harus kita lakukan agar predikat “tertinggal” ini secara bertahap ‘sirna’ dan Malaka mulai menapaki tahapan selanjutnya, yaitu ‘menengah’ dan ‘maju’? Jawaban atas pertanyaan ini adalah “Membangun Indonesia Raya dari Malaka” dan “Membangun Malaka dari Desa”. Dan “Membangun Malaka dari Desa” berarti “Membangun Malaka dari 127 Desa”.
Konkretnya bagaimana? Untuk konkretnya, saya mengajak pembaca untuk membolak-balik makna dari kata-kata atau ungkapan: “kemiskinan – kemelaratan – keterbelakangan”, “pengangguran karena tidak adanya lapangan kerja”, “kebodohan karena rendahnya tingkat pendidikan”, “ketidak-merataan dalam distribusi kue pembangunan,”, “buruknya kondisi kesehatan rakyat karena konsumsi makanan yang kurang gizi dan kurang higienis”. Kata-kata ini menggambarkan situasi real yang sangat akrab dengan kita, dan terus-menerus saban hari menjadi ucapan penuh keluhan, bukan saja dari mulut orang Malaka di 127 desa, tetapi juga dari mulut mayoritas rakyat di berbagai daerah di NTT, dan propinsi-propinsi lain di tanah air, bahkan dari mulut mayoritas umat manusia di berbagai belahan dunia. Dari membolak-balik kata-kata itu, mata kita akan terbuka dan kita akan melihat kaitan kata-kata itu dengan kata “pembangunan” yang menunjukkan perjuangan suatu negara, suatu propinsi, suatu kabupaten/kota, suatu desa, untuk mengubah dirinya menjadi baik, lebih baik, dan semakin baik.
Menurut analisis Prof. Dudley Seers tentang ‘pembangunan’, jika kondisi yang tergambar dalam kata-kata itu berubah positif-baik, maka kita boleh mengatakan bahwa pembangunan sedang terjadi di Malaka dan sukses mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, kebodohan, stunting dan gizi buruk, angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan. Bila keadaan itu tetap seperti sedia kala, bahkan jika menjadi semakin buruk, maka jangan kita berkoar-koar mengatakan ‘pembangunan sedang terjadi dan sukses’ lantaran misalnya karena ada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Jangan tipu diri dan jangan tipu rakyat!
Mengapa? Karena fungsi dasar dari ‘pembangunan’, khususnya di bidang ekonomi, adalah menciptakan kondisi-kondisi ekonomi yang memudahkan rakyat meraih tingkat kesejahteraan ekonomi yang memadai untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Kondisi hidup ekonomi itu, misalnya tersedianya lapangan kerja atau perluasan lapangan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan dan/atau hasil-hasil pembangunan; atau melengkapi sebanyak mungkin orang dengan sarana-sarana produksi yang dapat membantu mereka untuk mengatasi atau setidak-tidaknya mengurangi penderitaan dan kesengsaraan yang timbul karena kemiskinan. Jadi, fungsi dasar dari pembangunan di atas merupakan prasyarat bagi perbaikan taraf hidup rakyat.
Perbaikan taraf hidup ekonomi memungkinkan rakyat (a) dapat merawat kesehatannya, (b) mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, (c) menikmati pendidikan yang memadai, yang selanjutnya (d) memudahkan rakyat mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja sendiri (berwiraswasta).
Namun sukses mengangkat taraf hidup ekonomi rakyat dengan segala dampak positifnya, sebagaimana digambarkan di atas, dibutuhkan syarat-syarat, antara lain : (a) ketersediaan modal pembangunan; (b) partisipasi aktif masyarakat untuk sendiri mengupayakan perbaikan taraf hidupnya; (c) kondisi pemerintahan daerah dan desa yang kondusif (good governance – good government); dan (d) kepemimpinan yang melayani (servant leadership).
Dalam konteks “Membangun Malaka dari Desa” dan “Membangun 127 Desa Malaka”, syarat ‘ketersediaan modal’ sudah dipenuhi Pemerintah dengan kucuran Dana Desa dalam jumlah miliaran setiap tahun. Sekarang tinggal bagaimana Dana Desa ini dikelola dengan sebaik-baiknya untuk membangun desa, baik pembangunan fisik wilayah desa maupun pembangunan manusia yang tampak dalam meningkatnya taraf hidup rakyat.
Pengelolaan yang baik, jauh dari tindak pidana penyelewengan yang egoistik dan egosentristik, akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata dari tahun ke tahun. Dengan demikian, pertanyaan “ke mana larinya dana desa” dan keluhan tentang keadaan desa yang “biasa-biasa” saja dapat ditepis dengan bukti nyata kemajuan desa.
Rasanya cukup sekian dulu bacaan kita dalam seri 2 ini. Kita akan melanjutkan lagi pada seri-seri berikut hingga perayaan 17 Agustus nanti.
Shalom
Jakarta, Kamis, 5 Agustus 2021
