Rakyat Jangan Dijadikan Obyek Bisnis, Dalam Menangani Pasien Pasien Covid-19
Diterbitkan Minggu, 13 Juni, 2021 by NKRIPOST
NKRIPOST.CO, JEPARA – Kunci utama keberhasilan seorang Pemimpin daerah, adalah pimpinan yang humble, terbuka dan transparan dalam penggunaan anggaran Dan yang mempunyai kemampuan dalam menangani pandemi, di mana disiplin protokol kesehatan harus diterapkan.
Meningkatnya angka kematian yang disebabkan oleh Covid hendaknya benar-benar divalidkan datanya. “Perlu disajikan data-data yang valid dengan membandingkan juga dengan angka kematian sebelum masuknya virus Corona,” ujar Didin Endro, seorang pegiat budaya Jepara
Menanggapi banyaknya angka kematian yang dirilis oleh Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Jepara, Agar masyarakat jangan sampai mendengar lagi adanya pengcovidtan pada pasien yang tidak berani melakukan perlawanan. “Mari kita fair saja terhadap data yang ada. Toh banyak ahli mengatakan, bahwa COVID tidak mematikan selama tidak ada penyetaan penyakit. Semua harus fair, data apa adanya, baru mengambil kebijakan yang benar-benar bijak.
Sampai hari ini saya menilai bahwa kebijakan masih bersifat instruktuf, memerintah dan cederung mengintimidasi. “Belum ada kebijakan yang solutif dan dirumuskan dari bawah,” Beberapa kali pemerintah meminta agar masyarakat tidak panik, tetapi kebijakan yang diambil dan dilakukan justru membuat panik masyarakat.
Penggunaan Anggaran harus ada transparansi anggaran biaya penanggulangan Covid-19. Anggaran pembangunan semua bidang disedot untuk penanggulangan COVID mulai dari bantuan sosial langsung, bantuan kesehatan, dan recovery dampak ekonomi melalui refokusing anggaran. Tetapi sampai hari ini, hal tersebut masih belum terpaparkan siapa yg menerima bantuan, berapa jumlahnya dan apa program-programnya. “Ini penting mengingat, anggaran penanggulangan COVID tidaklah sedikit angkanya.
Pemerintah mestinya jangan berbisnis dengan rakyatnya. Komersialisasi di semua lini hingga lini kesehatan. Persoalan pasien yang ditolak RS saja tidak bisa diselesaikan dengan baik, apalagi persoalan lain yang lebih ribet.
Berapa kali RS yang ada di Jepara menolak pasien, berapa kali pula dilaporkan, dan berapa kali pelapor dikecewakan oleh kebijakan pemerintah. Tidak ada sedikitpun sanksi yang diberikan pada pihak layanan kesehatan.***
NkriPost : Purnomo.
