Bagaimana Cara LPSE Labuhanbatu Menilai? CV Global Nusantara Menang E-Purchasing Rp 1,28 Miliar, Apa Ada Persekongkolan?
Diterbitkan Rabu, 18 November, 2026 by NKRIPOST

NKRIPOST.CO LABUHANBATU – Menjadi pertanyaan besar, bagaimana penilaian LPSE Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sehingga menunjuk CV Global Nusantara mengerjakan proyek pembangunan jembatan Dusun Bandar Rejo, Desa Tebing Lingahara, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu.
Dari SiRUP LKPP diketahui, semula anggaran untuk pembangunan jembatan tersebut sebesar Rp 1.300.000.000. Kemudian setelah dilakukan lelang proyek yang dimenangkan CV Global Nusantara dengan sistem e-purchasing berkurang menjadi Rp 1.280.000.000.
Selisihnya hanya Rp 20.000.000 atau 1,53% dari pagu. Artinya, harga penawaran CV Global Nusantara nyaris tidak ada efisiensi. Hampir sama dengan pagu.
Namun yang lebih menjadi pertanyaan besar, bukan soal selisih Rp 20 juta itu. Tapi soal kualitas penilaian.
Bagaimana mungkin perusahaan yang kemudian terbukti tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pondasi dalam 3 bulan, bisa lolos penilaian dan ditetapkan sebagai pemenang e-purchasing?
Paket inilah yang setelah e-purchasing menjadi Rp 1.280.000.000 dan dikerjakan CV Global Nusantara sejak 11 September 2026 hingga 09 Desember 2026. Hasilnya, hingga 17 November 2026,pondasi belum dikerjakan, yang dikerjakan hanya membuat jembatan alternatif dari batang kelapa.
E-purchasing bukan berarti siapa yang paling murah langsung menang tanpa dinilai.
Sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah – Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 50, dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Panitia / Pejabat Pengadaan tetap wajib melakukan penilaian.
Ada 4 penilaian yang wajib lolos, dan diduga CV Global Nusantara tidak dapat melengkapi semuanya:
1. Penilaian Kualifikasi
Apakah perusahaan memiliki SBU Konstruksi yang sesuai, pengalaman kerja sejenis, tenaga ahli, dan peralatan yang cukup?
2. Penilaian Teknis
Apakah perusahaan punya Rencana Pelaksanaan Pekerjaan, Metode Pelaksanaan, dan Jadwal yang realistis?
3. Penilaian Kinerja Masa Lalu
Apakah perusahaan pernah wanprestasi, pernah diputus kontrak, pernah di-blacklist?
4. Penilaian Harga
Harga penawaran Rp 1,28 Miliar dari pagu Rp 1,3 Miliar itu wajar atau tidak? Jika harga terlalu dekat dengan pagu, tetapi kemampuan perusahaan diragukan, maka Pejabat Pengadaan wajib melakukan klarifikasi dan negosiasi.
Pertanyaannya sekarang, apakah keempat penilaian itu sudah dilakukan oleh LPSE / Pejabat Pengadaan Kabupaten Labuhanbatu sebelum menunjuk CV Global Nusantara?
Anehnya lagi, keterlambatan pengerjaan itu disebabkan alat berat yang rencananya digunakan untuk menancapkan tiang pancang untuk pondasi belum bisa digunakan,Rabu (18/11/2026), “Menunggu alat berat, itulah penyebab keterlambatan pengerjaan,” ujar Budi seorang pekerja yang mengaku sebagai perwakilan dari kontraktor.
Menjadi pertanyaan, kenapa harus menunggu alat berat? Padahal, di surat Metode Pelaksanaan Pengerjaan, diduga ada disebutkan bahwa kontraktor melaksanakan pekerjaannya menggunakan alat berat dimaksud. Apakah memang CV Global Nusantara tidak memiliki alat berat seperti yang dicantumkan pada kontrak?
Jika benar CV Global Nusantara tidak memiliki alat berat sendiri, lalu bagaimana bisa lolos Penilaian Kualifikasi? Bukankah dalam kualifikasi, perusahaan wajib membuktikan kepemilikan atau penguasaan alat berat beserta peralatan lain yang dibutuhkan untuk mengerjakan pembangunan jembatan?
Ini yang membuat publik menduga ada yang tidak beres dalam penilaian LPSE. Bagaimana perusahaan yang tidak punya alat berat bisa dinyatakan memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan jembatan yang jelas-jelas butuh alat berat untuk pengerjaan pembangunan jembatan.
Perlu diketahui, LPSE sebagai ujung tombak pengadaan, seharusnya menjadi filter pertama agar uang rakyat tidak jatuh ke perusahaan yang tidak mampu bekerja.
Ketika filter itu jebol, maka yang harus bertanggung jawab bukan hanya kontraktor, tapi juga panitia yang meloloskan.
Uang Rp 1,3 Miliar ini bersumber dari APBD / DBH, uang rakyat Labuhanbatu. Jika uang itu hanya menghasilkan jembatan batang kelapa, maka rakyat Labuhanbatu yang dirugikan.
Warga berharap, Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu dan Aparat Penegak Hukum untuk memeriksa, apakah ada dugaan persekongkolan, pengaturan pemenang, atau gratifikasi dalam proses e-purchasing paket Rp 1,3 Miliar ini? Apakah ada hubungan khusus antara panitia dengan CV Global Nusantara?
2. Kepala LPSE / UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu untuk membuka ke publik: Siapa Pejabat Pengadaan yang menetapkan CV Global Nusantara sebagai pemenang? Apa dasar penilaiannya? Apakah CV Global Nusantara melampirkan bukti kepemilikan alat berat saat kualifikasi?
Apakah alat itu milik sendiri, sewa, atau hanya pinjam nama?
Hingga berita ini diturunkan, Kepala LPSE / UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu, PPK Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu, dan Direktur CV Global Nusantara belum memberikan keterangan resmi.(ACD).
