Ketua FPDT Kritisi Putusan BK DPRD TTS, Dinilai Tidak Menghargai Asas Rahasia Internal Lembaga DPRD
Diterbitkan Kamis, 27 Februari, 2025 by NKRIPOST
NKRI.POST SOE – Ketua Forum Pemerhati Demokrasi Timor (FDPT), Dony E. Tanoen, SE. angkat bicara soal hasil keputusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten TTS yang tidak menghargai asas kerahasiaan dan keadilan internal lembaga DPRD TTS.
Tanggapan Ketua FPDT sebagai keprihatinannya terkait sanksi pelanggaran kode etik dua orang anggota DPRD TTS yang telah diumumkan sebelum diparipurnakan oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD TTS melalui konfrensi pers pada Senin, (24/02/2025) diruang kerja Badan Kehormatan (BK) DPRD TTS.
Dony menilai langkah yang dilakukan BK tersebut, melanggar tata tertib (Tatib) DPRD dan kode etik lembaga yang terhormat. Namun terdapat beberapa hal yang wajar diperhatikan BK dalam penegakan etik dan tata tertib DPRD.
Ia juga mengakui tindakan Badan Kehormatan (BK) yang memiliki tugas dalam menegakkan kode etik dan disiplin anggota DPRD sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 241 yang mengatur tentang sanksi terhadap anggota DPR yang melakukan pelanggaran kode etik.
1. Bahwa anggota DPR yang melakukan pelanggaran kode etik diberikan sanksi oleh Majelis Kehormatan Dewan.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
– Pernyataan tidak puas
– Peringatan tertulis
– Pembekuan sementara
– Pemberhentian
Pasal 241 UU MD3 memberikan wewenang kepada Majelis Kehormatan Dewan untuk memberikan sanksi kepada anggota DPR yang melakukan pelanggaran kode etik.
Menurut Doni point-point ini memberikan wewenang kepada majelis kehormatan dewan untuk memberikan sanksi tegas kepada DPRD yang melakukan pelanggaran kode etik namun harus diumumkan dalam paripurna oleh pimpinan DPRD.
“Pengumuman atau konferensi pers, sebelum keputusan terhadap anggota DPRD yang dinyatakan bersalah. Seharusnya disahkan dalam rapat paripurna, baru diumumkan kepada publik melalui media”, ujar Dony.
Ketua FPDT ini menjelaskan bahwa BK DPRD harus mengikuti prosedur yang diatur dalam tata tertib DPRD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Biasanya, sanksi terhadap anggota DPRD harus melalui mekanisme tertentu, termasuk rapat paripurna sebagai forum pengambilan keputusan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan tentang asas kerahasiaan dan keadilan lembaga terhormat, sebelum keputusan final ditetapkan dalam paripurna. Karena ada kemungkinan bahwa kasus masih dalam proses secara berjenjang.
“Ada hal internal yang mesti dipahami baik ditingkat internal DPRD, maupun dalam aspek hukum lainnya. Karena mengumumkan hasil sebelum paripurna, bisa dianggap melanggar asas praduga tak bersalah dan berpotensi menimbulkan polemik,” imbuh Dony.
Lanjut Doni, dalam praktik politik, pengumuman atau konferensi pers sebelum keputusan final, bisa menimbulkan dampak politis, termasuk persepsi bahwa BK bertindak mendahului keputusan resmi pimpinan lembaga DPRD.
“Jika ada aturan dalam tatib DPRD atau peraturan perundang-undangan yang mengijinkan BK mengumumkan hasil pemeriksaan sebelum paripurna, maka itu sah dilakukan. Namun, jika tidak ada aturan yang memperbolehkan, maka sebaiknya menunggu keputusan paripurna”, jelas Dony.
Mantan Ketua Araksi TTS ini meminta, agar BK DPRD sebaiknya menunggu proses paripurna, sebelum mengumumkan hasil keputusan terkait sanksi terhadap anggota DPRD.
Namun jika BK tetap ingin memberikan pernyataan sebelum paripurna, sebaiknya hanya sebatas memberikan informasi tentang proses yang sedang berjalan tanpa menyebut keputusannya final sebelum diparipurnakan, karena masuk kategori pelanggaran etik juga.
“Kalau melihat apa yang dilakukan BK dengan melakukan konferensi pers terkait sanksi kepada dua anggota DPRD TTS, bisa dikatakan melanggar tatib karena sebelum paripurna sudah lebih duluan mengumumkan kepada publik. Ini juga masuk kategori pelanggaran kode etik,” tutup Dony.***(TIM)
