Kiprah Nicholay Aprilindo Dalam Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia
Diterbitkan Sabtu, 22 Februari, 2025 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Dr. Nicholay Aprilindo, S.H., M.H., M.M., merupakan salah satu figur penting dalam dunia hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Dengan latar belakang sebagai advokat dan pengalaman panjang dalam berbagai organisasi hukum, ia saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia (Dirjen IP HAM) di Kementerian Hukum dan HAM RI. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dan peran Dr. Aprilindo dalam penegakan hukum, terutama dalam konteks perlindungan HAM, serta relevansinya terhadap kebijakan hukum nasional.
Pendahuluan
Hak asasi manusia merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern, khususnya di negara demokrasi seperti Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, peran individu dalam sektor pemerintahan dan advokasi sangat berpengaruh dalam implementasi HAM. Dr. Nicholay Aprilindo merupakan salah satu figur yang telah memberikan kontribusi nyata dalam bidang ini, baik dalam kapasitasnya sebagai advokat maupun pejabat negara.
Artikel ini membahas perjalanan karier, kontribusi, serta kebijakan yang diusung oleh Dr. Aprilindo dalam upaya memperkuat instrumen hukum dan HAM di Indonesia.
Profil dan Karier Dr. Nicholay Aprilindo
Dr. Nicholay Aprilindo merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) angkatan 1986. Setelah menyelesaikan pendidikan hukumnya, ia aktif dalam dunia advokasi dan organisasi profesi hukum dan HAM.
Masa kariernya dalam bidang hukum dan HAM banyak didaerah konflik seperti Timor-Timur, Papua bahkan sampai ke Aceh pun.
Salah satu momen penting dalam kariernya setelah keluar dari Timor-Timur 1999 pasca referendum di Timor-Timur, adalah saat tahun 2002 ia diminta oleh Prabowo Subianto secara langsung untuk bergabung sebagai Legal Officer, kemudian menjadi Tim Hukum Prabowo Subianto dalam Pilpres Konvensi Partai Golkar 2004, selanjutnya Tim Hukum Prabowo Subianto dalam Pilpres 2009 Pasangan Megawati-Prabowo dan Tim Kuasa Hukum sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pada Tahun 2014 kembali menjadi Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014, dan pada Pilpres tahun 2019 juga menjadi Tim Hukum Prabowo-Sandi, selanjutnya pada Pilpres tahun 2024 kembali menjadi Tim Hukum Prabowo-Gibran.
Peran ini menunjukkan keahliannya dalam menangani kasus-kasus strategis yang berdampak nasional.
Selain menjadi Advokat- pengacara, Dr. Nicholay Aprilindo juga aktif sebagai pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Pimpinan Prof. Dr. Otto Hasibuan, Organisasi ini memiliki 190 Cabang di seluruh Indonesia dan 80.000 Advokat sebagai anggota PERADI ini, PERADI peran penting dalam mengatur standar profesi advokat di Indonesia berdasarkan UU Advokat No.18 Tahun 2003. Dan keterlibatan Dr. Nicholay Aprilindo menunjukkan dedikasi dan kredibilitas, serta integritasnya terhadap penguatan sistem penegakan hukum nasional.
Kiprahnya di dunia hukum dan HAM sudah 30 tahun, dan dalam menangani berbagai kasus secara “Probono”, termasuk kasus-kasus besar seperti Pelanggaran HAM Berat Timor – Timur pasca referendum Timor-Timur 1999, Kasus pembunuhan 3 Staff UNHCR asal Puertorico di Atambua Belu, kasus penembakan Tentara UNPKF asal Selandia Baru di Debululik Suai Timor-Timur (Timor Leste), juga menjadi Anggota Tim Adhoc KIHAMTIL (Komisi Independen Timor Lorosae), anggota Observer UNAMET (Badan Pelaksana Referendum Timor-Timur bentukan UN/PBB), anggota KPS (Komisi Perdamaian dan Stabilitas), anggota Tim Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor-Timur, anggota Tim Perlucutan Senjata Pejuang Pro Integrasi Indonesia, anggota Tim Kerja Rekonsiliasi WNI asal Timor-Timur dengan masyarakat dan Pemerintah Timor Leste, serta menangani berbagai kasus pidana maupun perdata masyarakat tidak mampu , yang dilakukan secara cuma-cuma, gratis tanpa memungut bayaran apapun atau dalam istilah hukum secara Probono, guna penegakan hukum dan HAM.
Selain itu kiprahnya juga sebagai Penegak hukum dan HAM yaitu menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dengan cara penegakan hukum terhadap para pembalak liar (Illegal Logging), Penambangan Liar (Illegal Mining) di hutan Kalimantan Timur, penyerobotan dan penjualan tanah secara ilegal oleh para “Mafia tanah” terhadap tanah Negara.
Dan dalam politik melakukan perjuangan politik berdasarkan Demokrasi Pancasila, dengan komitmennya Pancasila adalah Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara yang berlaku di NKRI.
Komitmen kebangsaanya menjaga Kedaulatan dan keutuhan NKRI. Terbukti Dr.Nicholay Aprilindo adalah salah satu Lulusan terbaik dari PPSA XVII LEMHANNAS RI. Tahun 2011, dan menjadi seorang Doktor Ilmu Hukum angkatan 2018 pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS.
Pada tanggal 6 Januari 2025, ia dilantik sebagai Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia di Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam jabatan ini, ia bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi instrumen HAM serta penguatan perlindungan HAM di Indonesia.
BACA JUGA:
Dirjen IP HAM Nicholay Aprilindo Sidak Ke Lapas Cirebon, Ini Pesannya!
Kontribusi terhadap Penegakan Hukum dan HAM
Sebagai Dirjen IP HAM, Dr. Aprilindo telah melakukan berbagai inisiatif strategis dalam penegakan hak asasi manusia. Beberapa kebijakan dan langkah yang telah ia lakukan meliputi:
1. Inspeksi dan Evaluasi Lapas
Pada Januari 2025, Dr. Aprilindo mengunjungi Lapas Kelas II A Kupang untuk meninjau langsung kondisi warga binaan dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Hal ini merupakan bagian dari kebijakan reformasi pemasyarakatan yang menekankan penghormatan terhadap hak narapidana.
Selain itu, pada Februari 2025, ia juga melakukan inspeksi di Lapas Kelas I Cirebon untuk memastikan kesejahteraan warga binaan serta meningkatkan profesionalisme petugas pemasyarakatan.
2. Peningkatan Instrumen HAM
Sebagai Dirjen IP HAM, Dr. Aprilindo berupaya memperkuat regulasi terkait HAM di Indonesia. Salah satu fokusnya adalah mendorong harmonisasi peraturan nasional dengan standar internasional, terutama dalam konteks perlindungan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan masyarakat adat.
3. Kerja Sama dengan Lembaga Internasional
Dalam rangka memperkuat kebijakan HAM di Indonesia, Dr. Aprilindo juga aktif menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR dan Komisi HAM ASEAN. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum global terkait hak asasi manusia.
Analisis dan Tantangan ke Depan
Peran Dr. Nicholay Aprilindo dalam memperkuat sistem hukum dan HAM di Indonesia menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah dalam menegakkan keadilan dan perlindungan HAM. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi resistensi dari berbagai pihak terhadap kebijakan yang lebih progresif.
Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain:
Sinkronisasi Regulasi: Perbedaan interpretasi dalam implementasi kebijakan HAM antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menjadi hambatan.
Sumber Daya Terbatas: Keterbatasan anggaran dan tenaga ahli di bidang HAM masih menjadi kendala dalam penguatan kebijakan.
Dinamika Politik: Kebijakan HAM sering kali dipengaruhi oleh perubahan politik, yang dapat memengaruhi kontinuitas program yang telah dirancang.
Kesimpulan
Dr. Nicholay Aprilindo adalah salah satu tokoh hukum dan HAM yang memiliki pengaruh besar dalam sistem hukum Indonesia. Dengan latar belakang sebagai advokat dan pejabat negara, ia telah berkontribusi dalam memperkuat instrumen HAM dan reformasi sistem hukum. Namun, upaya ini masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional.
Ke depan, langkah-langkah strategis yang harus diambil termasuk peningkatan kapasitas lembaga hukum, harmonisasi regulasi, serta penguatan kerja sama internasional. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat terus maju dalam menegakkan hak asasi manusia dan supremasi hukum.
Referensi
Pemimpin Masa Depan News
(Sumber diambil dari berbagai berita terkait Dr. Nicholay Aprilindo dan perannya dalam sistem hukum Indonesia)
