Pertemuan SBY dan Jokowi: Menguat Issue Demokrat Masuk Kabinet, PDIP Bilang Begini!

Diterbitkan Rabu, 4 Oktober, 2023 by NKRIPOST

NKRIPOST JAKARTA – Pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut membahas soal kans Demokrat masuk Kabinet Indonesia Maju.

Wacana reshuffle menteri kabinet Indonesia Maju ini kembali muncul setelah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dikabarkan ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK.

Menanggapi hal tersebut, Politisi senior Partai Demokrat Syarief Hasan menyebut terlalu dini bagi partainya untuk bicara soal kabinet pada saat ini.

“Terlalu dini bicara soal kab (kabinet),” kata Syarief Hasan dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan Syarief saat dimintai tanggapan dan penjelasannya atas pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10) petang.

Saat ditanya apakah memang ada tawaran kursi menteri kabinet kepada Partai Demokrat dalam pertemuan SBY dengan Jokowi, dia hanya menyampaikan bahwa partainya lebih baik berada di luar kabinet.

“PD di luar kab (kabinet) lebih baik,” ujarnya singkat.

BACA JUGA:

Demokrat Deklarasi Dukung Prabowo, Persembahan SBY Ke Prabowo You’ll Never Walk Alone

Cak Imin Minta Seluruh Parpol Waspadai PSI Karena Anak Jokowi Dibantah Kaesang Pangarep: Pelindungnya Bukan Presiden Tapi Sosok Ini!

Jokowi Dari Petugas Partai Menjelma Jadi Kingmaker, Elektabilitas Prabowo Melejit Hampir Tak Terbendung

Terpisah, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai reshuffle atau perombakan kabinet kurang kondusif dilakukan menjelang masa pendaftaran capres dan cawapres Pilpres 2024.

“Itu reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif,” ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta dilansir Antara, Selasa, 3 Oktober 2023.

Pasalnya, setiap partai pemilu tengah mempersiapkan diri menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024. Untuk itu, dia meminta Presiden Joko Widodo lebih baik mengoptimalkan pelaksanaan program-program kerja yang sudah dicanangkan.

Kendati demikian, menurut Hasto, reshuffle bisa saja dilakukan jika ada menteri yang terjerat kasus hukum. Dalam kasus itu, presiden pun sebenarnya bisa menunjuk menteri ad interim untuk mengisi kekosongan posisi menteri yang ditinggalkan.

“Kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap itu reshuffle dapat dilakukan, atau Presiden juga memiliki opsi dalam menugaskan menteri-menteri yang lain untuk bertindak sebagai menteri ad interim,” katanya.

Hasto pun menyerahkan sepenuhnya urusan pergantian kabinet kepada Jokowi. Sebab, hal itu merupakan hak prerogatif seorang presiden.

“Tapi sepenuhnya terkait dengan reshuffle kami serahkan kepada bapak presiden Jokowi karena itu hak prerogatif beliau,” jelas Hasto.

BACA JUGA:

Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP Ajak Anak Muda belajar Dari Bung Karno

Relawan Prabowo Subianto Bakal Adukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke Polisi, Gegara Ini!

Posting Mencret nih si Hasto…”, Stafsus Gubernur Kepri Menyuluk Kemarahan Kader PDI Perjuangan

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani Sampaikan Salam Dari Prabowo Subianto: Kita Ingin Indonesia Jadi Negara Maju dan Disegani Dunia

Selain itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui informasi terkait isi pertemuan Jokowi dan SBY.

“Saya tahu ada pertemuan antara Pak SBY dan Pak Jokowi di Istana Bogor. Tapi saya tidak tahu sama sekali sampai sekarang bocorannya, belum tahu bidikannya, belum ngerti apa yang dibicarakan,” ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).

Meski demikian, Wakil Ketua MPR itu memandang keputusan reshuffle adalah hak prerogatif presiden.

“Presiden berhak melakukan evaluasi kepada para pembantunya sehingga kalau presiden merasa perlu melakukan hal itu, tentu itu bagian dari kewenangan presiden,” kata Muzani.

Menurutnya, presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat menterinya. Meskipun yang dipilih berasal dari Partai Demokrat selaku parpol oposisi.

“Itu sepenuhnya kewenangan presiden untuk mengangkat siapa pembantunya dari partai apa,” tandasnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, hingga muncul kabar politisi NasDem itu telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo juga disebut menerima aliran dana korupsi infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G, senilai Rp27 miliar.

Dua peristiwa itu menuai dugaan publik atas akan dilakukannya perombakan kabinet di dalam pemerintahan Joko Widodo.*(Tim)