KSP Dudung Abdurachman Soal MBG: Uang Rakyat Jangan Dipermainkan, Harus Tegas dan Jelas
Diterbitkan Rabu, 3 Juni, 2026 by NKRIPOST
NKRIPOST, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, tampil lugas saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.
Di hadapan anggota dewan, mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu mengaku kembali bersemangat setelah menerima dukungan dari para legislator.
“Kalau sudah seperti ini saya mendidih lagi darah ini, Pak. Dukungan yang luar biasa dari seluruh Komisi XIII ini membuat kami semakin semangat,” kata Dudung.
Pernyataan itu muncul setelah sejumlah anggota DPR menyoroti berbagai persoalan yang dianggap menghambat pelaksanaan program prioritas pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, hingga infrastruktur daerah.
Dudung menegaskan KSP tidak akan sekadar menjadi penerima laporan. Ia mengaku memilih turun langsung ke lapangan untuk memeriksa persoalan yang terjadi.
“Saya tidak mau basa-basi. Kalau saya temukan ada kementerian yang keliru, saya sampaikan langsung. Masyarakat juga harus tahu,” ujarnya.
BACA JUGA:
Dadan Hindayana Ditangkap Kejaksaan Agung Usai Dicopot Dari Kepala BGN, Ini Kata KSP Dudung
Salah satu yang menjadi sorotan adalah program MBG. Dudung mengaku telah menerima banyak masukan terkait tata kelola program tersebut.
Menurutnya, uang negara yang digunakan untuk MBG harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Uang rakyat jangan dipermainkan. Harus tegas dan jelas,” katanya.
Ia bahkan mengungkapkan akan menyampaikan kepada Presiden agar pelaksanaan MBG dievaluasi, termasuk mempertimbangkan pelibatan kelompok ibu-ibu dalam proses penyediaan makanan.
“Mungkin masaknya akan lebih bagus,” ujarnya disambut tawa peserta rapat.
Dudung juga menyoroti berbagai persoalan birokrasi yang menurutnya masih menghambat percepatan program pemerintah.
Ia mencontohkan kasus pembangunan jalan tol yang berbenturan dengan kawasan hutan, hingga persoalan kawasan industri yang terhambat akibat perubahan status lahan.
Menurut Dudung, banyak persoalan sebenarnya bisa diselesaikan lebih cepat jika kementerian dan lembaga terkait duduk bersama.
“Pak Presiden inginnya semua clear, cepat dilaksanakan. Tetapi di bawah sering terkendala aturan teknis dan birokrasi,” katanya.
BACA JUGA:
KSP Dudung Abdurachman: Pencopotan Dadan Hindayana Diduga Terkait Jual Beli Titik SPPG
KSP, lanjut Dudung, telah menerima puluhan pengaduan masyarakat. Salah satunya terkait penutupan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Tegal yang tidak beroperasi selama tiga bulan.
“Dalam enam jam tim KSP turun dan SPBUN itu bisa beroperasi kembali,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kondisi sejumlah proyek Sekolah Rakyat yang belum mencapai target penyelesaian menjelang operasional. Saat meninjau salah satu lokasi di Bekasi, Dudung mengaku menemukan progres pembangunan baru sekitar 60 persen.
“Kami akan sampaikan kepada kementerian terkait agar segera direalisasikan,” katanya.
Dalam rapat itu, Dudung juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi infrastruktur daerah. Ia menerima banyak laporan mengenai jalan rusak yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat.
“Bahkan ada laporan ibu melahirkan di jalan karena akses rusak. Ada juga yang mengalami keguguran akibat kondisi jalan yang buruk. Ini akan saya laporkan kepada Presiden,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti persoalan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Berdasarkan data yang diterimanya, sekitar 50 ribu WNI berpotensi dideportasi dan memerlukan pendampingan pemerintah.
“Kami akan koordinasi dengan kementerian terkait dan KBRI untuk melakukan verifikasi lapangan,” katanya.
Di penghujung rapat, Dudung menegaskan dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas di KSP.
“Saya kepentingannya bangsa dan negara. Yang penting demi Merah Putih dan mendukung Presiden, saya akan lakukan apa adanya,” ujarnya.
BACA JUGA:
KSP Dudung Abdurachman Pastikan Untuk Kawal dan Kendalikan Program Prioritas Presiden
Ia juga meminta dukungan DPR agar KSP memiliki nomenklatur dan dukungan anggaran yang lebih mandiri sehingga fungsi pengawasan dan percepatan program prioritas Presiden dapat berjalan lebih optimal.
“Kalau ada masalah di daerah, jangan segan telepon saya. Kita akan bergerak cepat,” kata Dudung.
Rapat yang berlangsung hampir tiga jam itu memperlihatkan satu hal: KSP ingin tampil lebih aktif sebagai penghubung antara keluhan masyarakat, kementerian, dan Presiden. Bagi Dudung, ukuran keberhasilan bukan banyaknya rapat, melainkan seberapa cepat persoalan di lapangan bisa diselesaikan.*** (Herald)
