Ketum SPBI Dr. Iswadi Minta Pemerintah Berikan Pesangon untuk Pensiunan PPPK
Diterbitkan Sabtu, 1 Maret, 2025 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Isu kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia selalu menjadi sorotan, terutama setelah pemberlakuan sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Salah satu suara yang menggema datang dari Dr. Iswadi, M.Pd., seorang praktisi pendidikan yang juga aktif dalam berbagai organisasi pendidikan. Dr. Iswadi mengemukakan pendapatnya terkait perlunya pemerintah memberikan pesangon bagi pensiunan PPPK, agar hak-hak mereka sebagai pegawai yang telah mengabdi dapat terpenuhi dengan baik, terutama setelah masa kontrak mereka berakhir.
Menurut Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) tersebut Sejak diberlakukannya kebijakan PPPK sebagai bentuk alternatif untuk menggantikan status tenaga honorer di Indonesia, banyak pegawai yang merasa bahwa meskipun mereka telah bekerja selama bertahun-tahun dengan dedikasi tinggi, mereka tidak mendapatkan hak yang setara dengan pegawai negeri sipil (PNS). Sistem PPPK memberikan jaminan kontrak kerja dengan masa berlaku tertentu, namun di sisi lain, setelah masa kontrak berakhir, banyak dari mereka yang tidak memperoleh hak-hak yang memadai seperti yang diterima oleh PNS, terutama terkait dengan pensiun dan pesangon.
Dr. Iswadi menilai bahwa selama ini pemerintah memang telah memberikan perhatian terhadap nasib tenaga PPPK dalam bentuk pengupahan yang relatif setara dengan PNS. Namun, permasalahan yang masih muncul adalah ketidakpastian mengenai hak-hak pensiun dan pesangon. Berbeda dengan PNS yang memiliki jaminan pensiun tetap setelah memasuki usia pensiun, status PPPK yang bersifat kontraktual membuat mereka tidak mendapatkan hak pensiun atau pesangon secara otomatis.
Akademisi yang juga politisi muda tersebut mengatakan Pesangon bagi pensiunan PPPK menjadi isu yang sangat penting, mengingat status mereka yang bukan PNS tidak menjamin adanya jaminan sosial yang jelas setelah masa kerja mereka berakhir. Pesangon bukan hanya sekadar bentuk penghargaan terhadap pengabdian selama bertahun-tahun, namun juga sebagai salah satu jaminan sosial yang dapat memberikan rasa aman bagi para pensiunan PPPK, terutama ketika mereka memasuki usia yang lebih tua.
Menurut Dr. Iswadi, banyak tenaga pendidik PPPK yang bekerja dengan penuh dedikasi dan pengabdian tinggi. Namun, mereka sering kali merasa terabaikan oleh sistem yang ada, terutama terkait dengan hak-hak pensiun. Tidak adanya pesangon yang jelas dan jaminan pensiun seperti PNS membuat mereka merasa tidak dihargai sepenuhnya atas kontribusinya dalam dunia pendidikan. Di banyak negara, pesangon bagi pegawai yang telah mengabdi bertahun-tahun adalah hal yang lazim dan dianggap sebagai hak yang harus diterima sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.
Dr. Iswadi mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan pensiunan PPPK. Salah satu langkah yang sangat penting adalah dengan menyiapkan kebijakan yang memungkinkan pensiunan PPPK menerima pesangon yang layak. Menurutnya, pesangon akan menjadi salah satu cara untuk menunjukkan penghargaan pemerintah terhadap tenaga PPPK yang telah mengabdi dalam mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Pesangon ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi pensiunan, tetapi juga dapat memotivasi mereka untuk lebih fokus dan berkinerja lebih baik selama masa kerja mereka. Dengan adanya jaminan tersebut, mereka akan merasa lebih dihargai dan merasa aman dalam menjalani masa depan mereka setelah pensiun. Hal ini tentu dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan semangat dan kualitas kerja mereka selama bertugas.
Dari sisi dunia pendidikan, pemberian pesangon bagi pensiunan PPPK akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan itu sendiri. Jika guru atau tenaga pendidik merasa dihargai dan terlindungi hak-haknya, mereka akan bekerja dengan lebih maksimal. Sebaliknya, ketidakpastian mengenai masa depan setelah pensiun bisa menjadi beban psikologis yang memengaruhi kinerja mereka. Dengan adanya jaminan pesangon, para guru dan tenaga pendidik PPPK akan lebih fokus pada tugas utama mereka, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pesangon ini juga dapat berfungsi sebagai insentif bagi tenaga pendidik muda untuk bergabung dengan sistem PPPK. Dengan adanya jaminan pesangon setelah masa kontrak berakhir, diharapkan dapat menarik minat para tenaga pendidik yang berkualitas untuk mendaftar dan mengabdi melalui jalur PPPK, yang pada akhirnya akan memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut mengatakan Pemerintah, dalam hal ini, harus memandang masalah pesangon ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial terhadap tenaga pendidik yang telah mengabdi. Meskipun PPPK tidak memiliki status yang sama dengan PNS, namun para tenaga pendidik PPPK tetap memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika mereka mendapatkan hak yang setara dalam hal pensiun atau pesangon.
Pemerintah juga perlu melakukan kajian lebih mendalam terkait skema pesangon yang sesuai dengan kondisi keuangan negara dan sistem kerja PPPK. Meskipun demikian, yang terpenting adalah adanya kebijakan yang adil dan dapat memastikan hak-hak pensiunan PPPK dapat terpenuhi dengan baik.
BACA JUGA:
Dr. Iswadi Pemangkasan Anggaran Pendidikan Berpotensi Melanggar Konstitusi
Dr. Iswadi, M.Pd. menekankan bahwa pesangon bagi pensiunan PPPK adalah sebuah keharusan untuk melindungi hak-hak mereka sebagai pekerja yang telah mengabdi kepada negara, khususnya dalam sektor pendidikan. Kebijakan ini akan memberikan rasa aman kepada tenaga pendidik yang mengabdi melalui jalur PPPK dan dapat memotivasi mereka untuk terus bekerja dengan dedikasi tinggi. Selain itu, pemberian pesangon ini juga menjadi bagian dari penghargaan pemerintah terhadap kontribusi besar yang telah diberikan oleh para guru dan tenaga pendidik dalam mencerdaskan bangsa. Pemerintah diharapkan segera merumuskan kebijakan yang lebih jelas dan adil terkait pesangon ini, agar masa depan tenaga PPPK lebih terjamin dan sejahtera.**
VIDEO REKOMENDASI:
