Perkuat Transformasi Publik, Pemkab Solok Gelar Forum Konsultasi Publik, Ini Pesan Sekda Medison
Diterbitkan Rabu, 12 Februari, 2025 by NKRIPOST
NKRIPOST AROSUKA – Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Ruang Rapat Bukik Cambai Bapelitbang, Rabu, 12 Februari 2025. Forum ini bertujuan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi daerah.
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok, Medison, Asisten III Editiawarman, Kepala BPS Mukhlis, para Kepala OPD, Camat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam laporannya, Kepala Bapelitbang, Desmalia Ramadanur, menyampaikan bahwa RKPD 2026 mengusung tema “Perkuatan Fondasi Transformasi melalui Pengembangan Sektor Unggulan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Ia juga memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti tingkat kemiskinan 7,31% (di atas target 6,81%), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,91% (target 4,32%), serta pertumbuhan ekonomi 4,36%, yang masih lebih rendah dibandingkan beberapa daerah di Sumatera Barat.
BACA JUGA:
Sekda Kabupaten Solok Medison Sidak ke RSUD Arosuka, Soroti Kebersihan dan Pelayanan
Wakil Bupati Solok, Jon Firman Pandu Temu Ramah Dengan Masyarakat Nagari Koto Sani
Tingkatkan Pendapatan Daerah, Wakil Bupati Solok Jon Pandu Lantik Sejumlah Pejabat, Ini Daftarnya!
Sementara itu, Sekda Medison menekankan pentingnya RKPD yang lebih rinci dan terstruktur agar selaras dengan kebijakan nasional serta kondisi keuangan daerah. Ia mengungkapkan bahwa alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dipotong sekitar Rp 77 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
“Pengurangan anggaran ini berdampak pada perjalanan dinas, konsumsi rapat, BBM, lembur, dan alat tulis kantor. Namun, layanan publik tetap menjadi prioritas dan tidak akan terkena pemangkasan,” ujar Medison.
RKPD 2026 akan difokuskan pada peningkatan pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan UMKM. Pemerintah juga menerapkan prinsip Money Follow Program, di mana anggaran hanya dialokasikan untuk program prioritas yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan perencanaan yang matang dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, kita optimis dapat mencapai pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan,” tutup Medison. (Naz Koto)
