Pendiri Pejuang Pendidikan Indonesia Dr. Iswadi Minta Lima Guru Honorer SMA 2 Tasifeto Timur yang Terlanjur Dipecat Diangkat Kembali
Diterbitkan Rabu, 12 Februari, 2025 by NKRIPOST

NKRIPOST JAKARTA – Pendiri Pejuang Pendidikan Indonesia Dr. Iswadi, M.Pd. mengatakan Pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam membentuk generasi bangsa yang berkualitas. Salah satu faktor utama dalam menciptakan pendidikan yang baik adalah keberadaan tenaga pendidik yang profesional dan berdedikasi. Oleh karena itu, tuntutan untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan dan status guru, baik yang berstatus PNS maupun honorer, menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Di tengah persoalan ini, muncul desakan dari Dr. Iswadi, M.Pd., seorang tokoh pendidikan yang juga sangat peduli dengan nasib guru honorer di Indonesia, terutama di SMA 2 Tasifeto.
Iswadi, yang selama ini dikenal sebagai praktisi pendidikan dan pengamat sosial, menyuarakan pentingnya untuk memberikan perhatian lebih terhadap nasib lima orang guru honorer yang sebelumnya dipecat dan kini terancam kehilangan kesempatan untuk mengabdikan diri di dunia pendidikan. Dalam pernyataannya, Iswadi meminta agar kelima guru honorer tersebut diaktifkan kembali dan diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa mereka sudah tercatat dalam database tenaga pendidik, yang menunjukkan bahwa mereka selama ini telah memenuhi syarat untuk mengabdi di dunia pendidikan.
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut mengatakan Pemecatan guru honorer di Indonesia, khususnya di SMA 2 Tasifeto Timur, merupakan sebuah masalah yang cukup kompleks dan mencuat ke permukaan dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun pemerintah telah membuat kebijakan untuk mengangkat guru honorer menjadi PPPK, ada sejumlah kendala yang menyebabkan sebagian guru honorer terpinggirkan, termasuk kebijakan yang memberlakukan pemecatan terhadap mereka yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi atau yang terhalang oleh masalah administratif.
Iswadi, yang memiliki pengalaman luas dalam dunia pendidikan, melihat bahwa kebijakan pemecatan tersebut bisa berisiko menurunkan kualitas pendidikan, mengingat kelima guru honorer yang dimaksud telah menunjukkan dedikasi dan kemampuan yang baik dalam menjalankan tugasnya selama ini. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga berperan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang positif bagi siswa-siswi di SMA 2 Tasifeto.
“Selain itu, mereka telah terdaftar dalam database pendidikan, yang berarti mereka memiliki rekam jejak yang jelas dan bisa diandalkan.” Pungkas Iswadi, Rabu (12/10).
Menurut Dr. Iswadi, keinginan untuk mengaktifkan kembali guru-guru honorer yang terlanjur dipecat bukan hanya merupakan bentuk kepedulian terhadap hak-hak mereka sebagai tenaga pendidik, tetapi juga demi menjaga kelangsungan pendidikan yang berkualitas. Guru-guru honorer tersebut sudah terbiasa beradaptasi dengan kondisi di sekolah, sudah memahami karakter siswa, serta memiliki pengalaman yang sangat berharga dalam menciptakan suasana belajar yang baik.
“Pemecatan mereka tanpa adanya pertimbangan matang justru bisa berdampak negatif pada proses belajar-mengajar, terutama bagi para siswa yang sudah terlanjur terbiasa dengan metode pengajaran mereka.” Tuturnya.
Selain itu, kelima guru honorer tersebut sudah tercatat dalam database tenaga pendidik, yang menunjukkan bahwa mereka telah mengikuti berbagai proses administratif dan memiliki potensi untuk terus berkembang dalam dunia pendidikan.
“Status mereka yang sudah terdaftar juga membuktikan bahwa mereka memenuhi kriteria sebagai tenaga pengajar yang layak dan pantas mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.” Tandasnya.
Akademisi yang juga politisi muda tersebut mengatakan Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah salah satu langkah positif yang diambil oleh pemerintah untuk mengangkat guru-guru honorer menjadi aparatur negara.
“Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih baik bagi guru honorer untuk mendapatkan status kepegawaian yang lebih stabil dan memberikan jaminan kesejahteraan. PPPK juga diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, mengingat jumlah guru honorer yang sangat besar dan tersebar di berbagai wilayah.” Ucapnya.
Dr. Iswadi menyarankan agar kelima guru honorer SMA 2 Tasifeto yang sudah tercatat dalam database tersebut diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi dan diangkat menjadi PPPK. Dengan pengangkatan ini, mereka akan mendapatkan hak yang setara dengan guru PNS, serta kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran mereka tanpa harus terbebani oleh status honorer yang tidak pasti.
Menurutnya, kebijakan ini akan memberikan dampak positif baik bagi guru itu sendiri, siswa-siswi yang mereka ajar, maupun bagi dunia pendidikan secara umum. Diharapkan, dengan pengangkatan mereka menjadi PPPK, para guru ini dapat lebih fokus dan maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik tanpa khawatir akan masalah status kepegawaian yang belum jelas.
Dalam konteks ini, Dr. Iswadi, M.Pd., melalui seruan yang dia ajukan, bukan hanya berbicara tentang keadilan bagi para guru honorer yang telah lama mengabdi, tetapi juga mengenai pentingnya memastikan kualitas pendidikan yang berkelanjutan dan berkualitas di Indonesia. Keberlanjutan dan kesejahteraan guru honorer yang terdaftar dalam database harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah, agar proses pendidikan di Indonesia tidak terganggu oleh masalah administratif yang bisa dihindari.
Desakan Dr. Iswadi untuk mengaktifkan kembali lima guru honorer SMA 2 Tasifeto Timur yang telah dipecat dan mengangkat mereka menjadi PPPK adalah langkah yang sangat layak untuk didukung.
“Hal ini tidak hanya untuk menghargai perjuangan mereka sebagai pendidik, tetapi juga demi memastikan pendidikan yang lebih baik dan lebih merata bagi semua anak bangsa.” Tandasnya.

BACA JUGA:
DPR RI Tegaskan Tenaga Honorer Tidak Akan Dihapus
Ketum SPBI Dr. Iswadi Minta Pemerintah Langsung Angkat Tenaga Honorer untuk PPPK
Diberitakan sebelumnya, ada Lima orang guru honorer di SMA Negeri 2 Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdaftar di BKN dan tengah mengikuti seleksi PPPK dipecat sejak 6 Januari 2025 lalu.
Keputusan ini diambil oleh Kepala Sekolah (Kepsek) SMA 2 Tasifeto Timur Baltasar Eustachius Mali Tae dengan alasan jam mengajar tidak mencukupi setelah mata pelajaran yang diasuh oleh guru honorer diisi oleh guru PNS dan PPPK.
Salah satu guru yang terdampak, Ovi Berek, mengungkapkan bahwa mereka berlima telah mengabdi sejak sekolah tersebut berdiri, yaitu selama 11 tahun. Namun, mereka tiba-tiba dirumahkan meskipun telah memiliki sertifikasi pendidik dan tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai kategori R3 dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.
Menurut Ovi, keputusan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang melindungi honorer yang sudah tercatat dalam database BKN.
“Kami ini honorer database BKN, artinya tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja dan harus tetap bekerja sambil menunggu kebijakan pemerintah. Tapi kami justru dirumahkan tanpa solusi,” ungkap Ovi dikutip Batas Timor, Selasa (11/2)
Pemberhentian ini menimbulkan keresahan di kalangan tenaga pendidik, terutama guru honorer yang telah lama mengabdi. Mereka berharap ada kejelasan dari pemerintah dan Dinas Pendidikan NTT mengenai status mereka.
“Saya dan para guru honorer yang diberhentikan berencana untuk mengajukan keberatan kepada Dinas Pendidikan Provinsi NTT dan meminta perlindungan hukum atas keputusan yang dinilai tidak adil,” ujar Ovi.
Pemberhentian guru honorer di SMA Negeri 2 Tasifeto Timur menimbulkan polemik karena diduga bertentangan dengan UU ASN 2023. Kasus ini menjadi perhatian publik dan diharapkan pemerintah segera memberikan kebijakan yang adil bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di dunia pendidikan. Para guru berharap, harap Ovi, ada kejelasan dari pemerintah agar tenaga pendidik yang telah lama mengabdi tetap mendapatkan hak mereka.
Hingga berita ini ditulis, awak media ini sedang berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Sekolah (Kepsek) SMA 2 Tasifeto Timur Baltasar Eustachius Mali Tae dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belu. ****
VIDEO: Presiden Prabowo Subianto Sambut Hangat Kedatangan Presiden Erdogan di Tengah Rintik Hujan‼️