Camat Bojong Gede : Tanggung Jawab Kami Lebih Besar Dalam Pengawasan
Diterbitkan Sabtu, 9 Maret, 2024 by NKRIPOST
NKRIPOST BOGOR – Camat Bojonggede Tenny Ramdhani, sebagai seorang Camat yang mewakili beberapa Desa atau Kelurahan merupakan tanggung jawab yang besar terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya.
Hal itu disampaikan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Lembah Dino, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede pada Jum’at, (08/03/2024).
Tenny Ramadhani mengatakan, anggaran saat ini dinamakan ialah “Pagu Indikatif”. Yang dimana merupakan anggaran dari Pemerintah Daerah (Pemda), yang diusulkan oleh Desa dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).
“Salah satu contohnya 2 Milyar Perdesa. Misalnya ada sekolahan sd yang ingin direhab. Masuknya wilayah desa mana? Usulannya kemana? Pasti masuk ke Dinas Pendidikan dong? Nah itu adalah Desa yang input, dan itu juga yang dimaksud dengan Pagu Indikatif”, ujar Tenny Ramdhani.
Tenny Ramdhani juga mengungkapkan, untuk anggaran sebesar Rp. 4 Milyar, itu akan dialokasikan kepada masyarakat yang sudah ada pengaduan dari masyarakatnya.
BACA JUGA :
Sekda Burhanudin Hadiri Forum Penguatan Tata Kelola Terpadu Jawa Barat
Pemkab Bogor Dipenuhi Ribuan Orang, Hadiri Maulid Akbar dan Tausyiah Kebangsaan Habib Luthfi
Proyek DPKPP Kabupaten Bogor Bernilai Fantastis, Sayang Pekerjaannya Apatis
“Sebagai contoh aduan dari masyarakat yang mengadu dan mengeluh ada jalan yang butuh perbaikan. Misalnya, “tolong dong diperbaiki jalan yang berlubang dijalan tegar beriman itu, masalahnya bahaya banget”. Nah tinggal dihitung saja berapa jumlah nominal yang harus dikeluarkan untuk perbaikan jalan tersebut”, ungkap Tenny Ramdhani.
Lebih lanjut, Tenny Ramdhani menjelaskan, maka dari hal tersebut tidak bisa dikotak-kotakan. Seperti ini Jalan Pemda, ini jalan Provinsi, ini kewenangan Pemda, ini kewenangan Jabar, ini kewenangan Pusat.
“Tidak bisa juga masyarakat bilang seperti itu kan? Karena usulannya dari kita, Desa dan Kecamatan. Makannya tanggung jawab kami sangatlah besar dalam pengawasan”, tegasnya.
Sedangkan Rp. 2 Milyar itu, segala sektor ada. Seperti Pendidikan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, lalu dengan fisiknya adalah Pemberdayaan Masyarakat, dan semua ada diterangkan dalam anggaran sebesar Rp. 2 Milyar itu.
Maka dari hal tersebut, Tenny Ramdhani menambahkan, dalam Musrenbang tersebut, para Desa melakukan Musyawarah Desa (Musdes). Kemudian melakukan usulan-usulan yang berangkat dari Desa.
“Musdes itu tidak hanya dibebankan kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES), akan tetapi juga Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Lalu kemudian dituangkan ke Musrenbangdes, dan menetapkan usulan-usulan yang prioritaskan di Musrenbang tingkat Kecamatan”, tutupnya.
(M.Fazar Sutiono)
