Penegakan Hukum Era Jokowi: Ganjar Beri Nilai Jeblok, Airlangga Minta Tanyakan Ke Mahfud MD
Diterbitkan Rabu, 22 November, 2023 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum hingga HAM era Presiden Joko Widodo (Jokowi) merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11/2023). Saat itu salah satu panelis yaitu Zainal Arifin Mochtar bertanya ke Ganjar.
“Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?” tanya pria yang karib disapa Uceng itu.
“Turun,” ucap Ganjar.
Ganjar diberi pertanyaan kembali, mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK.
“Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya,” ujarnya.
Alasannya, menurut Ganjar, dari putusan tersebut dinilai sarat intervensi dan terlihat jelas. “Rekayasa dan intervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial,” ucapnya.
Zainal Arifin Mochtar kembali bertanya kepada Ganjar, berapa nilai yang diberikan atas kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi dalam pemerintahan Jokowi. Ganjar menyebut turun, menjadi 5.
“Dengan kasus itu jeblok,” sebut Ganjar.
“Kira-kira berapa poinnya? 1-10?” tanya Uceng lagi.
“5,” kata Ganjar yang disambut riuh hadirin.
Ganjar sendiri dalam Pemilu 2024 berpasangan dengan Mahfud Md dan mendapatkan nomor urut 3. Mahfud sendiri berstatus sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) saat ini.
BACA JUGA:
Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja BIN, Diduga Jadi Dalang Para Kepala Daerah Tidak Netral dan Dukung Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo Dituding Serang Paslon Lain Saat Pidato di KPU, PPP: Kalau Tidak Gatal Ngapain Garuk
Pakta Integritas Pj Bupati Dan Kabinda Menangkan Ganjar Pranowo Jadi Sorotan
Golkar minta Ganjar tanyakan ke Mahfud terkait kritik penegakan hukum
Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Capres Ganjar Pranowo untuk menanyakan ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md, terkait soal penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Jokowi.
“Ya tentu harus ditanyakan pada Menkopolhukam karena saya menangani ekonomi, Pak Menko (Mahfud Md., red.) menangani polhukam,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa.(21/11/2023).
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Menurutnya, pemerintahan bersifat kolektif kolegial, tetapi masing-masing menteri memiliki tanggung jawab.
“Masalah hukum itu tanggung jawab siapa? Menkopolhukam. Kalau misalnya ini, tanya Pak Mahfud Menkopolhukam,” ucap Doli ditemui usai konferensi pers tersebut.
Doli mengatakan jika prestasi Mahfud Md. selaku menteri yang membawahi bidang politik dan hukum, maka tidak mungkin ia dijadikan sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar Pranowo.
“Kan karena Pak Mahfud dianggap punya prestasi lah, makanya diajak menjadi cawapres. Kan gitu kan? Kalau enggak punya prestasi, enggak mungkin jadi cawapres. Nah, sekarang kenapa sudah diajak, kok, kemudian dianggap enggak punya prestasi?” ujar Doli.
Ia berpendapat, para pasangan calon, partai politik, dan koalisi sebaiknya lebih mengedepankan visi, misi, dan program, sehingga publik bisa mengetahui sosok pasangan calon yang pantas untuk memimpin Indonesia ke depan.
“Harusnya semua koalisi-koalisi, partai politik, capres dan cawapres itu lebih mengedepankan sekarang apa visi, misi, program yang disampaikan, debat habisnya di situ,” imbuh Doli.
BACA JUGA:
Bara Airlangga For Prabowo Gibran Lantik Para Komandan Wilayah Se DKI Jakarta, Ini Tekad Ketum Alex!
Astaga!! Viral Mobil Dinas Pemkab Batubara Dibranding Gambar Bacapres Ganjar
Kasus Dugaan Korupsi Johnny G. Plate, Mahfud MD Pastikan Tak Ada Politisasi Hukum
Menko Polhukam, Mahfud MD jawab
Menko Polhukam, Mahfud MD akhirnya meluruskan pernyataan Capres Ganjar Pranowo terkait penilaian merosotnya penegakan hukum di era Presiden Jokowi.
Menurut Cawapres Mahfud, penilaian Ganjar Pranowo buruknya penegakan hukum era Jokowi itu konteknya untuk saat ini, pasca tragedi putusan MK.
“Jadi penilaian Mas Ganjar itu konteksnya jelas sekarang ini, pasca tragedi panas di MK sesuai pertanyaan panelis di sana,” kata Mahfud dikutip di akun instagramnya, Senin (20/11/2023).
Mahfud MD lantas menilai, bahwa pernyataannya yang menyebut tingginya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di era Jokowi seperti ada pihak yang sengaja membenturkan dengan pernyataan Capres Ganjar Pranowo.
Padahal, kata dia, pernyataan Ganjar itu dalam konteks sekarang, yakni setelah tragedi vonis MK dan sanksi yang dijatuhkan MKMK.
Adapun pernyataan dirinya, yang itu disampaikan Mahfud MD pada September 2023. Itu berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis bulan September 2023.
Di mana penegakan hukum reratanya bagus, mencapai 61,9 persen, angka terbaik yang diraih pemerintah selama ini.
“Ada upaya pembelokan persepsi ketika Mas Ganjar di Makassar mengatakan bahwa nilai penegakan hukum di Indonesia sekarang hanya 5 (skor 1 – 10). Lalu ada yang bilang itu tanggungjawab Menko Polhukam,” ujarnya.
“Mas Ganjar bilang itu dalam konteks sekarang, yakni setelah tragedi vonis MK dan sanksi yang dijatuhkan MKMK. Ingat, MK itu lembaga yudikatif yang independen, bukan di bawah Pemerintah,” tegasnya.*(TIM)
