Muhaimin Iskandar Sebut Golkar Fix Gabung Koalisi PKB-Gerindra

Diterbitkan Selasa, 18 April, 2023 by NKRIPOST

NKRIPOST, JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkap adanya partai politik tambahan yang bergabung bersama koalisi bentukan partainya dan Gerindra.

Penambahan parpol ini berkaitan dengan wacana koalisi besar yang digagas oleh lima ketua umum parpol pendukung pemerintah. Cak Imin menyebut, hingga saat ini baru Partai Golkar yang menyatakan sepakat untuk bergabung dalam koalisi PKB-Gerindra.

“Koalisi tambahan PKB-Gerindra ini yang baru fix Golkar. Moga-Moga tidak berubah,” ujar Cak Imin kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 18 April.

Diketahui, PKB dan Gerindra sudah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Sedangkan Golkar merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Cak Imin menilai, parpol lainnya yang bernaung di KIB juga akan menyusul untuk menjajaki koalisi besar yang menggabungkan KKIR dan KIB. Dia berharap, pembentukan koalisi besar ini bisa menambah kekuatan menghadapi Pemilu 2024.

“Nanti akan disusul PAN mungkin, PPP dan yang lain. Kita berharap koalisi ini bisa semakin memperkuat koalisi PKB-Gerindra,” katanya.

BACA JUGA:

PKB Kaji Peniadaan Jabatan Gubernur, Pemilihan Langsung Hanya Presiden Dan Bupati/Walikota

PKB Peduli Bencana Longsor, Bagikan Sembako Hingga Anakan Pohon

PKB Setia Ke Gerindra, Tak Tergoda Gabung KPP Meski Cak Imin Jadi Cawapres Anies Baswedan

Wakil Ketua DPR itu lantas mengungkap, kelima partai koalisi besar sempat bertemu di Jakarta. Namun, Pertemuan itu bukan membahas tindaklanjut koalisi besar, melainkan untuk membahas soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Yakni terkait sistem pemilu 2024, apakah terbuka atau tertutup.

“Ya ketemu di Jakarta. Baru pematangan, terutama kita bertemu mengantisipasi keputusan MK. Kita mengingatkan MK untuk tidak gegabah, ini semua terlaksana pemilu sudah siap semuanya, caleg sudah siap semuanya, melalui pendaftaran nanti di bulan Mei ini. PKB sudah 100 persen calegnya lengkap. Kemudian dirusak oleh MK,” kata Cak Imin.

Selain itu Ketua Umum Partai Kebangkitan bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan koalisi pertama yang menentukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan memengaruhi konteslasi politik.

“Yang memulai pertama fix nanti yang akan mempengaruhi konstelasi berikutnya ,” ujar Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta dilansir Antara, Selasa, 18 April 2023.

Kendati demikian, sampai saat ini baik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) belum mengusung capres dan cawapres nya. Adapun KIB terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP, sedangkan KKIR beranggotakan Partai Gerindra serta PKB.

“Tampaknya PKB-Gerindra ini belum mau memulai juga, menunggu yang lain juga,” imbuhnya.

Menurut Cak Imin, KKIR masih menunggu koalisi lainnya untuk mendeklarasikan capres dan cawapres nya pada Pemilu 2024. Saat disinggung apakah KKIR menunggu PDI Perjuangan (PDIP), dia mengatakan tidak tahu menunggu siapa. “Ya, tidak tahu tunggu siapa,” ucap dia.

BACA JUGA:

PAN: Prabowo Subianto Berpeluang Jadi Capres Koalisi Kebangsaan

Meski Bisa Sendiri, PDIP Tegaskan Akan Berkoalisi di Pilpres 2024

PAN Optimis Koalisi Gabungan KIB dan KKIR Berpotensi Menangkan Paslon

PDIP Akhirnya Angkat Bicara Tanggapi Golkar, Soal Mematok Capres Koalisi Besar

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) nantinya akan banyak berperan dalam menentukan capres yang diusung partai tersebut di Pilpres 2024.

“Nantinya Ibu Megawati Soekarnoputri akan memimpin secara langsung. Tentu saja juga bekerja sama dengan Bapak Jokowi mengingat beliau berasal dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu (15/4) malam.

Kedua petinggi partai tersebut, juga akan menentukan langkah dalam membangun kerja sama politik. Karena kerja sama politik dibangun dengan asas gotong royong sesuai saripati dari Pancasila yang telah menjadi kultur bangsa Indonesia.

Menurut Hasto, secara empiris telah ditunjukkan di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tahun 2014 yaitu pembangunan terhambat karena ada manuver kerja sama partai politik (parpol) yang pragmatis di DPR.

“Kami ingin kerja sama itu didasarkan pada suatu platform agenda pemerintahan. Misalnya terkait dengan pangan, PDI Perjuangan mendorong kedaulatan. Sehingga akan sulit misalnya, kerja sama dengan partai yang hobinya adalah impor pangan,” ujarnya.

Menurut dia, PDI Perjuangan mendorong kesamaan platform itu yang harus didasari dalam membangun kerja sama politik di antara partai politik. Selain itu, Hasto menjelaskan, berdasarkan pengalaman yang ada, pengumuman capres terlebih dahulu dari PDI Perjuangan, baru akan membuat parpol lainnya membicarakan kerja sama.

“Berdasarkan pengalaman (Pemilu) 2014-2019 yang lalu, setelah mengumumkan capres, baru kemudian terjadi peningkatan frekuensi di dalam membangun kerja sama,” ungkap Hasto.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.*(voi)

VIDEO REKOMENDASI;