Presiden Jokowi Lantik Guntur Hamzah Jadi Hakim MK, Independensi Kekuasaan Kehakiman Dipertanyakan
Diterbitkan Rabu, 23 November, 2022 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) atau hakim konstitusi menggantikan Aswanto, Rabu (23/11/2022).
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Proses pelantikan dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.
Setelah Keppres dibacakan, Guntur Hamzah membaca sumpah dan janji sebagai hakim konstitusi dengan disaksikan oleh Presiden Jokowi.
“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” kata Guntur Hamzah.
“Memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” tambahnya.
Pelantikan digelar di Istana Negara dan disaksikan sejumlah pejabat negara antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Ketua MK Anwar Usman dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto.
Diketahui Sebelumnya, rapat internal Komisi III DPR memutuskan tidak memperpanjang masa jabatan hakim MK dari unsur DPR yaitu Aswanto, sehingga menunjuk Guntur Hamzah sebagai penggantinya.
Alasan pencopotan tersebut, menurut Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto karena kinerja Aswanto mengecewakan. Aswanto disebut banyak menganulir produk legislasi DPR.
“Tentu mengecewakan dong. Ya bagaimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR. Kan begitu toh,” kata Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, 30 September 2022
“Dasarnya Anda tidak komitmen. Enggak komit dengan kita. Ya mohon maaflah ketika kita punya hak, dipakailah,” imbuh politisi PDI-P tersebut dikutip kompas.
Bambang juga menganalogikan hubungan antara hakim konstitusi dan DPR seperti hubungan antara direksi perusahaan dan pemilik perusahaan. Selaku pemilik perusahaan, DPR berhak mengatur hakim MK; sementara selaku bawahan DPR, putusan MK harus selalu sesuai dengan kebijakan pemilik perusahaan.
Contohnya, lanjut Bambang, dalam uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, d antara delapan hakim lainnya, Aswanto termasuk hakim yang menyatakan Undang-Undang Omnibus Law tersebut bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat.
BACA JUGA:
Gagal Nikahi Wanita Muslim, Pria Katolik Gugat UU Perkawinan Ke MK, Begini Kata Ahli
Akademisi Nilai Perubahan Arah Sistem Ekonomi Pancasila Imbas Amandemen Konstitusi
Ketua RT, RW dan LPMK Dilarang Berpolitik
Keputusan ini mendapatkan reaksi keras. DPR dianggap telah mengobok-ngobok MK dan melanggar aturan soal pergantian hakim konstitusi.
Sebab, berdasarkan Undang-Undang MK, Aswanto semestinya masih menjabat hingga memasuki usia pensiun. Keputusan DPR memilih Guntur untuk menggantikan Aswanto juga dipersoalkan karena dilakukan mendadak dan dinilai tidak transparan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut penunjukan Guntur Hamzah menggantikan Aswanto sebagai hakim konstitusi MK merupakan bentuk otoritarianisme dan pembangkangan hukum.
ICW menyatakan DPR menabrak ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menjamin eksistensi kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman. DPR juga dinilai bertentangan dengan Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK karena Aswanto tidak sedang diberhentikan dengan tidak hormat.
Sikap DPR itu juga melanggar Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
Sementara LBH Jakarta menyebut pencopotan Aswanto dari hakim konstitusi ialah bentuk pelecehan independensi terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman. (TIM)
