Anggota DPR RI Christina Aryani Dorong BP2MI Terus Data Seluruh PMI
Diterbitkan Jumat, 21 Oktober, 2022 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk terus mendata seluruh pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Hal tersebut guna mengurangi jumlah pekerja migran ilegal.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyebutkan, urgensi pendataan PMI adalah untuk memastikan perlindungan bagi pekerja migran. Selain itu, pendataan PMI juga sangat penting karena data yang akurat sangat membantu upaya negara memastikan perlindungan WNI di luar negeri.
“Komisi I DPR sudah sejak 2019 menyuarakan urgensi pendataan PMI, sehingga DPR sangat mendukung ketika Presiden Jokowi mengangkat hal tersebut dan mendorong BP2MI membantu melakukan pendataan pekerja migran di luar negeri,” katanya dalam keterangan pers rilis yang dikutip Parlementaria, Jumat (21/10/2022).
Christina juga meminta komitmen semua pihak untuk bersama-sama memberantas praktik ilegal pengiriman PMI yang selama ini masih marak terjadi. Dia meminta pemerintah memastikan pengawasan di “jalur-jalur tikus” dan tempat pemberangkatan resmi, seperti bandara serta pelabuhan.
“Ini adalah kerja kolektif banyak pihak, tidak bisa hanya BP2MI karena pengiriman PMI ilegal sudah menjadi sindikat yang sekian lama beroperasi, bahkan diduga melibatkan aparat,” ungkapnya.
BACA JUGA:
Eks PMI Ilegal Ditangkap Polda Kepri Di Batam, Hendak Berangkat Ke Malaysia
Pj Gubernur Heru Disebut Miliki Jejak Digital Terkait Dugaan Korupsi Di Jakarta
IMPELKET Berkerja Sama Dengan BP2MI Ende menggelar Sosialisasi Peluang Kerja di Luar Negeri
Christina menambahkan, pemerintah harus menyediakan skema jalur pemberangkatan resmi melalui skema G2G maupun P2P yang didukung pemerintah. “Presiden sudah beri arahan, tinggal langkah-langkah teknisnya seperti apa. Itu yang kami tunggu,” katanya.
Lebih lanjut, Christina juga mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi dalam memberikan perlindungan dan perhatian bagi PMI. Namun, menurutnya, perhatian Presiden Jokowi perlu diikuti langkah-langkah konsisten dari semua pihak sehingga pendataan dan upaya menghapus pengiriman PMI secara ilegal dapat berhasil dengan baik.
“Kita patut mengapresiasi perhatian Presiden Jokowi terhadap PMI. Dua hal ditekankan Presiden dalam arahannya, yaitu pendataan dan menghilangkan praktik-praktik pengiriman PMI secara ilegal,” sebutnya. (dpr)
