Tujuh Fraksi DPRD Sumut Sepakat Dukung Pembentukan Pansus P2N
Diterbitkan Kamis, 9 Juni, 2022 by NKRIPOST
NKRIPOST.co, MEDAN – Tujuh dari sembilan fraksi di DPRD Sumut sepakat dan mendukung pembentukan panitia khusus (pansus) Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba (P2N). Dua fraksi menolak dengan alasan dampaknya tidak akan maksimal mencegah penyalahgunaan barang terlarang itu.
Hal ini disampaikan Dhody Thaher (Ketua Fraksi Golkar, Zeira Salim Hendra Ketua Fraksi Nusantara, Jumadi Ketua Fraksi PKS, Rusdi Lubis Ketua Fraksi Hanura, M Andri Alfisah Demokrat, Mustafa Kamil F-NasDem, M Subandi F-Gerindra, Hendra Cipta Ketua Fraksi PAN dan Rudi Hermanto F-PDI-P kepada wartawandi Medan, Rabu (8/6-2022) kemarin.
Mereka merespon gagasan anggota dewan Abdul Rahim Siregar dari Fraksi PKS yang meminta pimpinan dewan membentuk Pansus Narkoba, dengan alasan Indonesia Darurat Narkoba.
Menyikapi ini, Ketua Fraksi Golkar Dhody Thaher menegaskan, langkah pencegahan narkoba diharapkan berjalan maksimal, karena seluruh jajaran di legislatif akan mencurahkan perhatian. “Sekaligus menawarkan solusi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemprovsu,” ujarnya.
BACA JUGA:
DPRD Sumut Janji Perbaiki Tanggul Jebol Akibat Banjir Rob Di Lima Puluh
Warga Medan Wajib Tahu, Alami Masalah Gangguan Air Segera Hubungi Perumda Tirtanadi
DPRD Sumut Sorot Markas Narkoba Di Wilkum Polrestabes Medan Tak Tersentuh Hukum
Artinya, kinerja legislatif dan eksekutif lebih komprehensif untuk memerangi penyalahgunaan narkoba yang kini sudah semakin meresahkan. “Kita berharap ada satu poin tegas, apakah kemudian memberlakukan hukuman tegas terhadap para bandar narkoba,” ujarnya,
Senada, Ketua Fraksi Nusantara Zeira Salim Ritonga mendukung pansus narkoba, dengan salahsatu tujuan untuk melihat lebih datail persoalan yang sudah dan akan terjadi.
“Semua pihak termasuk dewan harus terlibat dalam pencegahan Narkoba dan saya rasa tidak hanya kita serahkan kepada pihak berwajib,” ujarnya.
Seluruh komponen harus dilibatkan, mulai dari orang tua, pemuka masyarakat, agama, kalangan pendidik, BNN, dan para pemuka agama. “Intinya di sini, kita semua harus tegas dalam merumuskan masalah narkoba,” lanjutnya.
Hal serupa juga disampaikan Ketua Fraksi PKS Jumadi yang mendesak pimpinan dewan mempercepat pembentukan pansus, mengingat peredaran narkoba sudah semakin tidak terkendali. “Kini siapa saja sudah terkontaminasi, dan kita harus bertindak cepat,” katanya.