Empat Anggota DPRD PGK Fraksi PPP Giat Reses Gabungan Di Markas DPW PPP Babel
Diterbitkan Minggu, 24 April, 2022 by NKRIPOST
NKRIPOST, BANGKA BELITUNG – Minggu (24/04/2022), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Pangkalpinang mendengar serta menyerap aspirasi yang disampaikan masyarakat yakni melalui reses gabungan, bertempat di Aula Kantor DPW PPP Provinsi Babel,
Yang mana Reses keempat anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari Fraksi PPP dilaksanakan secara serentak dihadiri secara langsung oleh Depati M.A Gandhi, Doni Prachyudi, Dwi Pramono dan Sadiri.
Pada kesempatan tersebut, selaku Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Pangkalpinang, Depati MA Gandhi mrnerangkan bahawa kegiaatan reses ini merupakan salah satu kewajiban bagi anggota DPRD yang mana bermaksud dengan tujuan untuk menjemput dan menampung seluruh aspirasi dari masyarakat.
“Sesuai jadwal badan musyawarah, hari ini kami melaksanakan reses, yang mana sangat kebetulan sekali reses kali ini kami laksanakan satu fraksi. Kegiatan reses terlaksanakan secara baik dan lebih efektif dikarenakan kehadiran seluruh 4 anggota DPRD yang ada di fraksi PPP sangat lengkap yang hadir serta mendukung kegiatan reses ini”, sebutnya.
Ada beberapa point yang di sampaikan Gandhi dalam reses, yang mana mengenai adanya keluhan langsung dari masyarakat perihal permasalah banjir yang terjadi di beberapa titik kota Pangkalpinang, sehingga berdampak pada tempat tinggal atau rumah rumah warga sekitar titik banjir manjadi langganan banjir setiap kali pemusim hujan turun dan sampai sehingga sampai saat ini belum juga mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah setempat.
“Ada masyarakat menyampaikan keluhan mereka, setiap datang musim hujan dipastikan rumahnya menjadi langganan banjir dan sampai saat ini belum juga ada solusi dari Pemkot Pangkalpinang agar mereka terhindar dari banjir tersebut”, sindirnya.
Ditambahkan Gandhi kembali yakni para pengurus perkuburan kampak menyampaikan aspirasi karena belum terealisasikannya pagar kuburan dan lampu penerangan di wilayah perkuburan tersebut.
Menurut Gandhi, mengenai penerangan lampu jalan ini, banyak dikeluhkan masyarakat karena masih minimnya penerangan jalan dibeberapa titik wilayah Kota Pangkalpinang. Kemudian, permasalahan penerangan tersebut sudah disampaikan melalui rekomendasi LKPJ 2021 dalam dalam pandangan pansus.
“Kita kan ada pajak penerangan jalan bahkan menjadi primadona pendapatan pajak, otomatis masyarakat membayar ikut membayar ppj melalui pembelian token dan pembayaran listrik. Jadi wajar masyarakat menuntut balik fasilitas penerangan jalan tersebut, karena membayar pajak. Kami berharap 20 persen kuota dari ppj dikembali ke pemanfaatan penerangan jalan,”ujarnya. (0999)
