Marak Tambang Ilegal, Sejumah Aktivis Gelar Aksi Di Ditkrimsus Polda Kalsel
Diterbitkan Jumat, 28 Januari, 2022 by NKRIPOST
Nkripost, Banjarmasin – Puluhan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kalimantan Selatan (Kalsel), Diantaranya KMPIB (Bahaudin), FORUM RAKYAT MEMBANGUN (Halion), Gema Pradaka (Gazali Rahman), LSM Forpem (Rahman Rangkuti) LSM AGAK (Albhany) LSM ARM ( M.Rozy) LSM LP2K (Iwansyah) mendatangi Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kalsel, Kamis (27/01/2023) Pukul 10 wita.”
Informasi yang di himpun, kedatangan mereka untuk mendesak pihak kepolisian agar segera menelisik laporan maraknya tambang-tambang ilegal yang masih marak beraktivitas di Kalimantan Selatan.
Diutarakan Bahaudin, salah satu Koodinator Kelompok Masyarakat Pemerhati infrastruktur Banua di Kalsel menyampaikan hingga saat ini di Kalimantan Selatan sangat marak tambang Illegal.
“Yang namanya tambang batubara ilegal sangat marak. Lokasinya ada di Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Balangan, Banjar, Tanah Laut dan Tabalong.”Ujarnya.
Atas nama Koalisi LSM Kalsel, dia meminta pihak kepolisian untuk segera menindak agar tidak ada kesan adanya pembiaran.
Menurutnya, Salah Satu Permasalahan Lingkungan di Kecamatan Cintapuri Kabupaten Banjar, dimana disana terdapat banyak Perusahaan Pertambangan Batubara mencemari Lingkungan terutama dibidang Pertanian.
“Kami berharap pada Polda Kalimantan Selatan khususnya Krimsus agar menelisik terkait limbah pertambangan ini.” Ucap Bahaudin.
Dan ia Juga meminta kepada pihak yang berwenang dalam pencemaran limbah menertibkan izin para perusahaan yang lalai terhadap dampak lingkungan.
“Kalau Perlu Perusahaan yang tidak mempunyai Amdal, di cabut Izin Perusahaanya.”Tegasnya
“Juga terkait alih fungsi lahan Oleh PTPN XIII Danau Salak juga kami meminta Dirkrimsus Kalsel untuk menelisik dugaan tersebut bahwasanya kawasan Perkebunan yang beralih fungsi menjadi kawasan Pertambangan.”Lanjutnya.
Disisi lain Bahaudin juga mengkritisi harga batubara yang menurutnya sangat terlampau murah.
“Pasaran batubara dengan harga murah karena dari Pasaran Nasional menjual dengan harga dua juta enam ratus ribu rupiah Per ton Sedangkan diwilayah kita sendiri masih berkisar dibawah 1 jutaan.”jelasnya
“Jika ini tidak ada respon dan ditindak lanjuti di Kalimantan Selatan dalam waktu dekat saya dan kawan-kawan akan berangkat ke Jakarta untuk Melaporkan ke Mabes Polri dan Kementrian LHK.” Tegas Baha.
Atas nama Kelompok Masyarakat Pemerhati Infrastruktur Banua ( KMPIB ) Kalsel, dia meminta pihak kepolisian untuk segera menindak agar tidak ada kesan adanya pembiaran.”Tegas Baha.
BACA JUGA:
GMBI Demo Rusuh di Polda Jabar Ratusan Massa Diamankan Polisi, Ketua Umum Siap Bertanggungjawab
Ditempat yang sama, Koodinator LSM Forum Rakyat Membangun Halion, Juga menjelaskan tentang maksud kedatangannya bersama beberapa Koalisi LSM Kalsel ke krimsus Polda Kalimantan Selatan ia juga Mengatakan
“Kedatangan kita untuk Menindaklanjuti Pidato Presiden kemarin, kami mendapatkan Informasi dari surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.01/MenLK/SETJEN/KUM.1/1/2022 Tentang Pencabutan izin Konsesi Kawasan Hutan, karena dari pantauan kami saat di lapangan diduga masih marak beraktivitas ilegal Loging, ia Berharap Dan juga Meminta Diskrimsus Guna Melakukan Pemantauan Terkait Ilegal Loging Di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan.”Jelasnya.
Terpisah, kedatangan sejumlah Koalisi LSM Kalsel ke Dirkrimsus disambut baik pihak kepolisian Polda Kalimantan Selatan.
“Laporan yang mereka sampaikan, akan kita tampung dulu, dan kalau memang laporan ini mengarah yang di maksud, kami Polda Kalimantan Selatan Khususnya Krimsus akan menindak lanjuti laporan tersebut,” Ucap Salah Satu Anggota Krimsus Polda Kalsel Saat menerima Beberapa Koalisi Lsm Kalsel.”
( reporter : Bardaini )
