Ahok dan Ganjar Dilaporkan Lagi ke KPK, Begini Reaksi PDIP
Diterbitkan Sabtu, 8 Januari, 2022 by NKRIPOST
CORPSNEWS, JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menduga pelaporan dua kadernya yaitu Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dan Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan politik. Apalagi, pelaporan ini dilakukan menjelang Pilpres 2024.
“Kami mensinyalir hal itu tidak terlepas dari berbagai dinamika politik dalam rangka Pilpres 2024 yang akan datang,” kata Hasto kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 7 Januari.
Menjelang tahun politik, sambung Hasto, kejadian semacam ini memang lazim terjadi.
“Karena menjelang tahun politik, ada yang menggunakan hal tersebut sebagai ya, isu-isu politik,” ujarnya.
Meski begitu, Hasto memastikan partainya tak terganggu dengan laporan dugaan korupsi tersebut. Dia juga menegaskan PDIP tak pernahh melakukan intervensi terhadap penegakan hukum.
“KPK harus bergerak, kejaksaan harus bergerak, aparat kepolisian harus bergerak, pengadilan harus memberikan keputusan yang terbaik berdasarkan aspek keadilan, yang substantif. Itu yang kita dorong,” tegas Hasto.
Diberitakan sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta, yang juga kader PDIP Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dilaporkan ke KPK. Laporan ini disampaikan Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) pada Kamis, 6 Januari.
Usai menyampaikan laporannya, Presidium PNPK, Adhie Massardi mengatakan, ada sejumlah kasus yang menyeret nama Ahok yang dilaporkan ke KPK. Salah satunya, terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras serta sejumlah dugaan lainnya.
“Salah satunya terkait pembelian RS Sumber Waras, pembelian tanah sendiri di Cengkareng, kemudian ada CSR, dan reklamasi dan lain-lain,” kata Adhie kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Selain itu, PNPK juga meminta KPK menjelaskan keterlibatan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi e-KTP. Diketahui, nama kader PDIP itu juga terseret karena ia merupakan mantan anggota DPR RI Komisi II.
“PNPK minta memasuki tahun politik KPK jelasin ganjar terlibat e-ktp enggak? Erick Thohir, Luhut (Binsar Pandjaitan) terlibat PCR enggak, Airlangga Hartarto terlibat kartu prakerja enggak, Anies (Baswedan) (terlibat, red) Formula E enggak. Sebatas itu saja,” ujar Adhie.
“Ini dibersihkan kalau memamg bersalah, segera ditangkap. Kalau tidak, (segera) dinyatakan klir sehingga ke depan nanti dalam konstentasi elektoral itu tidak ada lagi kampanye hitam masalah ini, ini harus dibuka,” pungkasnya.(voi)
