Anggota DPRD Tanjungbalai Fraksi PPP Sesalkan Penghapusan KIS Di RAPBD 2021

Diterbitkan Selasa, 9 Maret, 2021 by NKRIPOST

NKRIPost, Tanjungbalai – Penghapusan Alokasi Anggaran Dana untuk masyarakat yang kurang mampu lebih kurang 24rb Jiwa orang telah dilakukan pemutusan  pembiayaan nya dalam Kepesertaan BPJS Kartu Indonesia Sehat (KIS) Gratis yg selama ini ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai lebih kurang 45rb jiwa.

Dan dalam pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Daerah (R-APBD) Kota Tanjungbalai pada Tahun 2021 Program bantuan KIS telah dilakukan dan disetujui pengurangan menjadi 20rb jiwa yang ditanggung dalam APBD Tahun 2021.

Terkait dengan masyarakat Kota Tanjungbalai yang telah diputus secara sepihak kepesertaan BPJS KIS Gratis nya  Salah satu Anggota DPRD dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Wakil Ketua Komisi C di DPRD Andi Abdul Rahim menyatakan Pada Wartawan melalui Via Whatshap Selasa 9/3/21 sudah meminta penjelasan dari kadis Kesehatan kenapa hal tersebut bisa terjadi.

Dikatakannnya bahwa Kadis Kesehatan PEMKO Tanjungbalai mengatakan hal tersebut berdasarkan penganggaran R-APBD 2021 ,telah dikurangi lebih kurang 24rb jiwa. Dan data yg berhak menerima Kepesertaan BPJS KIS Gratis yang  ditanggung Pemko untuk tahun 2021 adalah 20rb jiwa. 

Dan  data tersebut berdasarkan data dari DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Dinas Sosial Pemko Tanjungbalai,berdasarkan data tersebut lah Pemko dan DPRD menganggarkan Alokasi Anggaran untuk Kepesertaan BPJS KIS Gratis bagi masyarakat kurang mampu yaitu berkisar lebih kurang 20rb jiwa.

Masih menurut Andi Kadis sosial juga menyatakan terkait dengan pengurangan Kepesertaan BPJS KIS Gratis Tersebut, Pihak dari Dinas sosial hanya memberikan data berdasarkan DTKS yg mereka miliki, berkisar lebih kurang 19 rb orang.

Hal ini akibat kekeliruan pembahasan APBD 2021, terlalu cepat mengambil keputusan dan tidak dilibatkan nya komisi-komisi dalam pembahasan APBD tersebut.   

Dimana seharusnya jika komisi dilibatkan kita para Anggota DPRD akan dapat membahas Satu persatu program-program prioritas yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak,dan Komisi C DPRD selaku mitra kerja dengan BPJS,Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan ikut dilibatkan dalam pembahasan R-APBD yang lalu.

Supaya kita yang berada di komisi C yang tidak terlibat di Banggar bisa memberikan masukan-masukan dan akibat tidak dilibatkan inilah yang terjadi hasilnya banyak masyarakat yang kecewa dan mengecam,yang mana seharusnya disempurnakan terlebih dahulu data jumlah masyarakat yang tidak mampu baru diambil keputusan terkait pengurangan tersebut.

Ditambahkan beliau dengan Logat Tanjungbalai “Ini pulak Entah apo-apo sajo yg dianggarkan, Pembangunan Aula DPRD 4 Milyar lah, padahal aula yg sekarang masih bisa dimanfaatkan”.ucapnya 

Lanjutnya,  Penambahan Tenaga Kontrak di beberapa OPD lah,padahal jumlah TKS yg sekarang saja sudah sangat berlebih. Seharusnya Anggaran-anggaran seperti ini digunakan dulu untuk Pembiayaan BPJS KIS Gratis tersebut, jangan dikurangi dulu sebelum data orang yang tidak mampu benar benar valid.

Nah, terkait dengan lebih kurang 25rb jiwa  yg diputus Pembiayaan BPJS KIS Gratis nya oleh Pemko,maka Pemko harus cepat memberi tahukan nya kepada masyarakat yang bersangkutan. Supaya nantinya apabila mereka mau berobat tidak kecewa, bahwa Kepesertaan BPJS KIS gratisnya tidak aktif lagi dan Pemko harus segera memikirkan solusi nya jika yang tidak mampu Belum terdata di sistem DTKS Dinas Sosial atau belum tercover di Kepesertaan BPJS KIS Gratis yang di Anggarkan di dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.

Untuk Dinas sosial juga saya sudah sampaikan agar segera melakukan pendataan ulang yg benar-benar valid datanya, agar benar-benar masyarakat yg tidak mampu supaya terjaring semua dan menjadi prioritas untuk memperoleh pembiayaan BPJS KIS Gratis dari Pemerintah Kota Tanjungbalai Ungkap Andi dengan Kesalnya. I Y A N