PPP Bela Bawaslu Sindir NasDem dan Demokrat: Jangan Deklarasi, Kalau Tak Mau Disorot!
Diterbitkan Senin, 27 Maret, 2023 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Partai Demokrat (PD) heran dengan Bawaslu yang mengkaji dugaan pelanggaran deklarasi piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung bakal capres 2024 Anies Baswedan. Sebab, menurut Demokrat, Bawaslu kerap menyoroti pendukung Anies dan diam saja dengan pihak tertentu.
“Apa lagi ini ya? Pelanggaran apa yang mau dikaji Bawaslu? Mohon maaf untuk mengatakan, lama-lama kami lihat dari sudut pandang kami partai-partai yang mengusung bacapres Anies Baswedan, semakin tidak tepat dan tidak adil saja pernyataan-pernyataan Bawaslu akhir-akhir ini,” kata Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon dikutip detiknews, Sabtu (25/3/2023).
“Seakan-akan kita saja yang terus disorot Bawaslu dengan berbagai pernyataannya. Ada menteri masih menjabat, Gubernur aktif keliling kemana-mana, presiden ngendorse calon tertentu dan lain-lain, Bawaslu kami lihat anteng-diam aja. Ini malah nyoroti Anies terus yang sudah manusia bebas,” imbuhnya.
Untuk mengusung dan mengusulkan capres, kata Jansen, merupakan hak partai politik dan gabungannya. Hal itu menurutnya diatur di Pasal 5 ayat (4) UUD 1945. “Tidak ada badan atau lembaga lain yang diberi Hak oleh konstitusi boleh melakukan itu. Ini murni Hak mutlak partai politik,” ujarnya.
Piagam deklarasi Koalisi Perubahan, menurut Jansen, dalam konteks dan dalam rangka rencana penggunaan hak yang diatur konstitusi, agar mencukupi syarat 20% sebagaimana diatur UU. Sebab jika mengusung sendiri-sendiri tidak cukup.
“Terus apa yang salah dengan itu? Apa yang dilanggar? Masa buat piagam kerjasama akan mengusung calon presiden tertentu dan mengumumkannya ke publik jadi pelanggaran? Kalau untuk partai yang kurang dari 20 persen ya memang harus kerja sama dengan yang lain, dan sesuai bunyi kontitusi mereka disebut gabungan atau koalisi,” ucap Jansen.
Seiring berjalannya waktu, Jansen melihat Bawaslu justru yang bisa melanggar karena pernyataan yang potensi polemik. Karena keluarnya pernyataan ‘kami akan mengkaji pelanggarannya’, menurut Jansen tidak tepat.
“Karena apa yang kami lakukan ini dijamin konstitusi. Untuk itu kami meminta agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengawasi juga setiap pernyataan Bawaslu dalam hal ini. Karena ini kan ruang publik, dilihat dan dibaca semua orang. Agar ke depan lebih hati-hati dan tidak sembarangan buat pernyataan,” imbuhnya.
BACA JUGA:
NasDem, Demokrat dan PKS Tandatangan 6 Poin Piagam KPP Usung Anies Baswedan, Ini Isinya
Semarak Ramadhan, PPP DKI Jakarta Aksi Bagikan Takjil Jelang Berbuka Puasa
Didukung PPP Gorontalo Jadi Capres, Sandiaga: Sudah Bertemu Presiden dan Akan Sowan Ke Prabowo
Terkait hal tersebut, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengkritik balik NasDem dan Demokrat yang gusar dengan Bawaslu lantaran menyoroti deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek menilai harusnya KPP tidak usah deklarasi kalau tidak mau disorot.
“Ya kalau nggak mau disoroti ya jangan melakukan deklarasi-deklarasi capres-cawapres, apa lagi menggunakan tempat-tempat yang dilarang,” kata Awiek dikutip detikcom, Minggu (26/3/2023).
Awiek menilai Bawaslu masih bekerja sesuai tupoksinya dengan menyoroti koalisi Pro Anies. Dia meyakini Bawaslu juga tidak sembarangan mengklaim adanya dugaan pelanggaran.
“Jadi saya kira Bawaslu masih profesional, masih sesuai dengan tupoksinya. Kami lihat ya tentu Bawaslu tidak sembarang, Bawaslu masih melihat fakta dan kenyataan di lapangan siapa yang menggunakan tempat ibadah untuk berpolitik, siapa yang mendeklarasikan dan seterusnya,” ucapnya.
Awiek pun menyebut Bawaslu tidak akan menyorot jika partai tidak melanggar atau melakukan apapun. Dia juga mengungkit PPP pernah melakukan acara tapi dilakukan secara tertutup.
“Kalau partai nggak ngapa-ngapain ya Bawaslu juga nggak ngapa-ngapain, misalkan kayak PPP kemarin resepsi perayaan harlah secara tertutup, masak mau disemprit? kan nggak. Yang penting nggak melanggar tempat-tempat yang mengarah ke kampanye, karena kampanye kan masih dilarang, kami masih percaya bahwa Bawaslu punya integritas karena mereka orang-orang pilihan,” ujar Awiek.
BACA JUGA:
Kunjungan Elit PKS Ke DPP Nasdem: Hanya Makan-Makan GorenganÂ
Harlah DPW PPP DKI Jakarta Ke-50, Syaiful Dasuki Ajak Sandiaga Uno Gabung PPP
Jokowi Akhirnya Angkat Bicara Terkait NasDem Usung Anies Baswedan di Pilpres 2024
Sebelumnya juga Bawaslu mengkaji dugaan pelanggaran deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung bakal capres 2024 Anies Baswedan. Partai NasDem menilai pernyataan Bawaslu tersebut diskriminatif.
“Terlalu diskriminatif,” kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali, Sabtu (25/3).
NasDem membandingkan ketika Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) deklarasi tak ada pernyataan Bawaslu soal mengkaji dugaan pelanggaran.
“Ketika deklarasi KIB, tidak ada pernyataan itu, Gerindra dengan PKB, tidak ada pernyataan itu, ya kan? Ketika ada pengumuman koalisi pendukung Anies ada pernyataan. Itu namanya diskriminatif,” ujar Ali.
Oleh sebab itu, NasDem heran dengan sikap Bawaslu. NasDem mempertanyakan aturan apa yang dilanggar oleh Koalisi Perubahan saat deklarasi.
“Kalau mau buat suatu pelanggaran, buat aturannya dulu dilanggar. Bentuk aturan untuk dilanggar, kalau nggak ada aturannya apa yang dilanggar?” imbuhnya.(*)
