Satreskrim Polres Dharmasraya Ungkap Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Sungai Rumbai
Diterbitkan Jumat, 20 November, 2026 by NKRIPOST

NKRIPOST DHARMASRAYA – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Dharmasraya berhasil mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.
Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi dan laporan masyarakat mengenai adanya dugaan aktivitas tindak pidana perdagangan orang di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di Jorong Balai Timur, Kenagarian Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya.
Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Satreskrim Polres Dharmasraya melakukan penyelidikan serta pengumpulan bahan keterangan di lapangan guna memastikan kebenaran informasi yang diterima.
Pada Kamis, 19 November 2026, sekitar pukul 15.30 WIB, tim Unit Reaksi Cepat (URC) bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dharmasraya bergerak menuju lokasi setelah memperoleh informasi mengenai dugaan aktivitas TPPO.
Tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Dharmasraya, AKP Andri A., S.H., M.M., kemudian melakukan tindakan kepolisian di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jorong Balai Timur, Kenagarian Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai.
Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang perempuan berinisial T, yang diduga berperan sebagai mucikari dan berkaitan dengan aktivitas yang sedang diselidiki.
Selanjutnya, perempuan tersebut beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Mapolres Dharmasraya untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.
Atas dugaan perbuatannya, terduga pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, mengenai tindak pidana perdagangan orang.
Berdasarkan ketentuan yang telah disesuaikan tersebut, ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.
BACA JUGA:
Penerapan pasal tersebut tetap didasarkan pada hasil penyidikan dan pembuktian terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan.
Pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat serta mencegah dan memberantas segala bentuk tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi terhadap manusia.
Polres Dharmasraya mengimbau masyarakat agar berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau menemukan indikasi praktik perdagangan orang maupun bentuk eksploitasi lainnya.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui kantor kepolisian terdekat atau layanan Call Center Polri 110.
Polres Dharmasraya berkomitmen menindaklanjuti setiap informasi dan laporan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.**
