Tanggapi Aksi Demo Indonesia Gelap di Istana Mardeka, Presiden Prabowo Diminta Rangkul kekuatan Sipil
Diterbitkan Selasa, 18 Februari, 2025 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) Dr. Iswadi, M.Pd mengatakan Aksi demo “Indonesia Gelap” yang digelar di depan Istana Merdeka merupakan manifestasi dari keresahan masyarakat terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dirasakan semakin sulit. Aksi ini menggambarkan kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mampu mengatasi berbagai permasalahan bangsa. Salah satu tokoh yang menyuarakan pendapat terkait aksi ini adalah Dr. Iswadi, M.Pd, yang meminta Presiden Prabowo Subianto untuk merangkul kekuatan sipil dalam menghadapi tantangan bangsa.Hal tersebut disampaikan nya kepada wartawan, Selasa 18 Februari 2025
Menurut Dr. Iswadi, situasi yang digambarkan oleh aksi “Indonesia Gelap” adalah refleksi dari berbagai masalah yang belum terpecahkan, mulai dari ketidakadilan sosial, kemiskinan yang masih meluas, hingga ketidakpastian ekonomi. Aksi ini bukan sekadar tentang ketidakpuasan, tetapi juga tentang keresahan yang mendalam terhadap masa depan Indonesia yang semakin gelap. Oleh karena itu, Dr. Iswadi mengajak Presiden Prabowo untuk tidak hanya fokus pada kebijakan yang bersifat top-down, tetapi juga membuka ruang bagi partisipasi aktif dari masyarakat sipil, yang selama ini mungkin merasa terpinggirkan.
Dalam konteks ini, permintaan Dr. Iswadi untuk merangkul kekuatan sipil sangat relevan. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, baik dari segi budaya, agama, maupun pandangan politik. Kekayaan ini seharusnya menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Kekuatan sipil, yang terdiri dari organisasi masyarakat, aktivis, intelektual, dan berbagai elemen masyarakat lainnya, memiliki peran penting dalam mewujudkan perubahan yang lebih baik. Mereka bukan hanya sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai mitra dalam merumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi bangsa.
Kekuatan sipil memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi demokrasi yang sehat. Di negara demokrasi seperti Indonesia, keberadaan kekuatan sipil sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak rakyat. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat sipil, sebuah pemerintahan dapat terjebak dalam kesewenang-wenangan atau kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir kelompok. Oleh karena itu, membuka ruang bagi partisipasi sipil adalah langkah yang perlu diambil untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan transparan.
Merangkul kekuatan sipil juga berarti mendengarkan suara-suara dari masyarakat yang mungkin selama ini kurang diperhatikan. Suara-suara ini seringkali muncul melalui aksi-aksi demonstrasi atau gerakan sosial yang mengkritik kebijakan pemerintah. Meskipun kritik tersebut sering dianggap mengganggu stabilitas, namun pada kenyataannya, kritik adalah bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan seluruh jajaran pemerintah perlu melihat kritik sebagai sarana untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pemerintahan.
BACA JUGA:
Efisiensi Anggaran Pendidikan, Dr. Iswadi Beharap Generasi Masa Depan Bangsa Jangan Dikorbankan
Korps Pasgibra Nusantara Dukung Raden Margono Djojohadikusumo Diusulkan Sebagai Pahlawan Nasional
Selain itu, Dr. Iswadi juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat, baik itu kelompok organisasi non-pemerintah, kelompok akademisi, maupun pelaku usaha. Kolaborasi ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti dialog terbuka, forum diskusi, dan kerja sama dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Pemerintah harus mampu menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk menentukan arah pembangunan bangsa.
Penting untuk dicatat bahwa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia bukan hanya persoalan politik, tetapi juga ekonomi dan sosial. Kesenjangan antara kaya dan miskin, pengangguran yang tinggi, serta ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan dan kesehatan masih menjadi masalah besar yang harus segera diatasi. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif masyarakat sipil dapat mempercepat proses penyelesaian masalah-masalah tersebut. Organisasi masyarakat sipil yang memiliki jaringan luas dan pemahaman mendalam tentang isu-isu lokal bisa menjadi mitra yang efektif bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Namun, meskipun merangkul kekuatan sipil sangat penting, hal ini juga memerlukan kehati-hatian. Tidak semua kelompok masyarakat sipil memiliki kepentingan yang sejalan dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu, Presiden Prabowo harus mampu memilah dan memilih mitra yang benar-benar memiliki visi dan misi yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Tidak jarang, ada kelompok yang mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan yang dapat mengarah pada ketegangan sosial. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam merangkul kekuatan sipil adalah hal yang sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak justru memperburuk keadaan.
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut menilai aksi demo “Indonesia Gelap” adalah sebuah peringatan bagi pemerintah bahwa ketidakpuasan masyarakat harus didengar dan ditanggapi dengan bijaksana. Permintaan Dr. Iswadi agar Presiden Prabowo merangkul kekuatan sipil adalah langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif. Dalam menghadapi tantangan besar yang dihadapi Indonesia, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Jika hal ini dapat terwujud, maka masa depan Indonesia tidak akan lagi diliputi oleh kegelapan, melainkan akan menjadi lebih terang dengan adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa.**
