GMKI Geruduk Kementerian ESDM Desak Periksa Kapolda Kaltim, Adili Pimpinan dan Cabut Izin PT. MCM
Diterbitkan Selasa, 19 November, 2024 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta melakukan Aksi Unjuk Rasa didepan Kementerian ESDM untuk menyuarakan dugaan Pelanggaran HAM yang dilakukan PT. Mantimin Coal Mining (MCM) dan meminta kepada Kementerian ESDM untuk memberikan kepastian hukum kepada PT. MCM yang secara terang-terangan diduga melakukan penembakan kepada dua orang yang menjaga pos penjagaan Masyarakat.
“Sudah satu bulan tidak ada kepastian hukum yang diberikan Kementerian ESDM dan Polda Kaltim, kami menduga ada bekingan kepada PT.MCM sehingga masih leluasa beroperasi dan melakukan operasi Truck Houling Batubara,” ujar Chrysmon Gultom Ketua GMKI Jakarta, (17/11).
Kapolda Kaltim yang secara teritorial wilayah sangat jelas tidak secara tegas mengusut tuntas kejadian yang dimana kita menduga pelanggaran HAM berat.
“Bahkan, sebulan yang lalu salah satu pendeta kelindas truk pengangkut batubara milik PT.MCM tetapi kepastian hukum belum ada diberikan. kita sangat menyayangkan Kapolda dan kementerian ESDM tidak tegas memberikan efek jera kepada PT.MCM, Pemerintah harusnya bersikap tegas dalam kasus ini karena kita prihatin melihat perlakuan PT.MCM terhadap masyarakat disekitar. Alam sudah di gerus masyarakat ditindas sangat disayangkan jika kementerian ESDM dan kapolda kaltim tutup mata dalam kasus ini,” ungkapnya.
Adapun kronologi singkat serangan tersebut tak bisa dilepaskan dari rangkaian konflik terkait penolakan warga terhadap aktivitas hauling batu bara lintas provinsi di daerah tersebut.
Penolakan itu dilatarbelakangi kekhawatiran atas keselamatan warga, mengingat aktivitas hauling sebelumnya telah memakan korban jiwa pada 26 Oktober 2024, Pendeta Pronika meninggal dunia dalam kecelakaan yang melibatkan truk pengangkut batu bara PT.MCM
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Selain itu, aturan daerah di Kalimantan Timur telah mengatur bahwa pengangkutan hasil tambang, termasuk batu bara, wajib menggunakan jalan khusus. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana.
BACA JUGA:
Antisipasi Dampak Buruk Demokrasi PP GMKI Gelar Dialog Penegakan Konstitusi
Adapun dalam hal ini GMKI Jakarta mengeluarkan pernyataan sikap, antara lain:
- Menuntut kepada Menteri ESDM untuk segera mencabut izin usaha pertambangan atau iup PT.MCM
- Periksa Kapolda Kaltim serta Jajaran yang terkesan lambat menyelesaikan persoalan kerakyatan.
- Tangkap dan adili Pimpinan dan perangkat PT.MCM apabila terbukti memberikan instruksi atas Pelanggaran HAM berat yang terjadi
- Mendesak Menteri ESDM dan Kapolri untuk bentuk Tim Investigasi Independent dalam menyelesaikan kasus Kemanusiaan seperti ini.***(Bar)
