PPP DKI Jakarta Siap Beri Sanksi Tegas Oknum Pengurus DPW Bikin Gaduh, Bertindak Diluar Kesepakatan Rapimwil dan Rapimnas
Diterbitkan Minggu, 30 Juni, 2024 by NKRIPOST
NKRIPOST JAKARTA — Sejak digelarnya Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) DKI Jakarta di Wisma Tugu Kemenag RI Cisarua, Bogor (29/5/2024) lalu yang diikuti oleh seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-DKI Jakarta, menyatakan bahwa akan tetap solid dan satu komando serta mendukung kepemimpinan Plt. Ketum Mardiono hingga akhir masa jabatannya tahun 2025 mendatang.
Pernyataan tersebut adalah rangkaian dari Rapimcab PPP se-DKI jakarta yang telah disepakati bersama oleh seluruh Pimpinan Cabang se-DKI jakarta beserta para pengurus dan kader. Hasil Rapimwil juga menegaskan bahwa jika ada oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan diluar kesepakatan Rapimwil dan Rapimcab maka DPW PPP DKI Jakarta akan melakukan tindakan tegas.
Sehingga sampai saat inipun seluruh pengurus dan kader PPP se-DKI Jakarta masih tetap solid dan satu komando kepada Ketua DPW PPP DKI Jakarta yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Agama (, Wamenag) RI, H. Syaiful Rahmat Dasuki S.IP, M.Si untuk mendukung sepenuhnya kepemimpinan Plt. Ketum Mardiono.
BACA JUGA :
Mukercab DPC PPP Jakpus, Usung Syaiful Rahmat Dasuki Maju Cagub DKI Jakarta
Wamenag Syaiful Rahmat Dasuki Dinilai Berpotensi Bakal Calon Kuat Gubernur DKI Jakarta 2024
Sementara itu, Pasca Rapimwil DPW PPP DKI Jakarta, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IX yang diikuti oleh seluruh pimpinan wilayah se-Indonesia selama dua hari 6-7 Juni 2024 di Hotel Le Semar, Karawaci, Serang, Banten.
Dalam Rapimnas tersebut seluruh peserta sepakat untuk menyukseskan dan memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 termasuk juga kesepakatan menjalankan agenda partai sesuai AD/ART yang berlaku salah satunya Muktamar yang akan dilaksanakan tahun 2025 mendatang.
Pimpinan Rapat Amir Uskara menyebutkan ada beberapa point hasil dari Rapimnas. Antara lain, para peserta sepakat untuk menindak tegas setiap provokasi, adu domba, atau upaya mengganggu soliditas internal dalam bentuk apa pun yang dapat mempengaruhi perpolitikan menjelang Pilkada 2024.
Dengan demikian maka DPW PPP DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas, dengan memberikan sanksi dari mulai sanksi ringan sampai dengan yang terberat berupa pemecatan dari kepengurusan PPP terhadap kelompok-kelompok atau oknum-oknum kader yang melakukan tindakan diluar dari kesepakatan Rapimwil DPW PPP DKI Jakarta dan Rapimnas.
BACA JUGA :
PPP Jakarta Pusat Deklarasi Wamenag Syaiful Dasuki Bakal Cagub DKI Jakarta 2024
Momen Wamenag Syaiful Dasuki Didoakan Emak-emak Jadi Gubernur DKI Jakarta
Berikut tiga point hasil kesepakatan Rapimwil Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) DKI Jakarta di Wisma Tugu Kemenag RI Cisarua, Bogor (29/5/2024):
1. Mendukung sepenuhnya ikhtiar sepenuhnya dan usaha-usaha yang sudah dilakukan DPP dalam rangka untuk memenangkan PPP mulai dari proses pemilu kemarin sampai dengan proses yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK) ini kami tetap berkeyakinan bahwa ini adalah usaha dan ikhtiar yang sudah dilakukan oleh DPP PPP dengan sekuat tenaga dengan sebaik-baiknya dengan segala cara untuk menghasilkan yang terbaik buat PPP dan kami mendukung ikhtiar dan usaha yang dilakukan DPP ini.
2. Berikutnya kami juga menyatakan sikap seluruh kader PPP se-DKI Jakarta diwakili oleh pimpinan DPW dan DPP , kami akan membangun terus soliditas dan memperkuat loyalitas seluruh kader PPP se-DKI Jakarta untuk tetap satu barisan, satu komando dan mendukung sepenuhnya kepemimpinan Bapak H. Mardiono selaku plt. Ketua Umum untuk menyelesaikan masa bakti beliau dan menghantarkan PPP masa depan yang lebih baik lagi.
3. Kami juga bersepakat untuk melakukan segala usaha untuk menyatukan PPP ini kedepannya lagi. Kalaupun ada individu -individu atau kepentingan-kepentingan yang berbeda saat ini kita anggap itu sebagai dinamika yang normal. Tapi ketika sudah muncul sebuah gerakan yang ingin melemahkan, gerakan yang ingin meruntuhkan kewibawaan partai, maka kita meminta kepada DPP khususnya dan kami sudah bersepakat untuk melakukan tindakan-tindakan preventif. Kalau tindakan preventif ini tidak bisa dilaksanakan, tidak diikuti maka harus ada tindakan keras terhadap kelompok-kelompok ini. Karena kami juga melihat kelompok-kelompok ini bagian dari yang bisa melemahkan PPP, konsolidasi PPP dan penguatan PPP kedepan.***
