Apa Kabarnya Kasus Dugaan Korupsi Di Dekranasda Belu?
Diterbitkan Jumat, 3 Mei, 2024 by NKRIPOST
NKRIPOST NTT – Masyarakat Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menantikan kelanjutan Kasus Dugaan Tindak Pidana korupsi dana hibah Dekranasda Kabupaten Belu senilai Rp 1,5 miliar yang dikabarkan telah diterbitkan Surat perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Kabar telah di terbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polda NTT tersebut pun langsung dibantah Kepala Kepolisian daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT), Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga melalui Kabid Humas, Kombes Pol. Ariasandy.
“SP3 itu Hoax,” ujarnya melalui Kilas Timor, Jumat 26 April 2024..
Menurutnya, penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi yang menyeret nama istri Bupati Belu, Freny Sumantri Taolin ini masih terus berlangsung dan tidak ada penghentian kasus tersebut.
“Penyelidikan masih terus berlangsung,” tandasnya.
Sebelumnya Kepolisian Daerah (Polda) NTT resmi ambil alih menyelidiki dugaan kasus korupsi Dana Hibah Dekranasda Belu tahun 2022 senilai Rp 1,5 Miliar.
Pengambilalihan penyelidikan kasus tersebut disampaikan Kapolda NTT Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A melalui Kabid Humas Kombes Pol. Ariasandy, S.I.K, Rabu (17/4/2024).
“Iya betul. Ya, lidik itu dalam rangka meneliti informasi atau laporan, apakah betul telah terjadi dugaan tindak pidana. Apabila ditemukan maka akan ditingkatkan ke penyidikan,” jelas Kombes Pol. Ariasandy
BACA JUGA :
Dikatakan Ariasandy, alasan Polda NTT mengambilalih kasus tersebut karena kasus tersebut perlu dibackup oleh Polda karena butuh penanganan khusus.
“Hal yang biasa apabila kesatuan atas membackup pekerjaan satwil, terutama pekerjaan yang butuh penanganan khusus dan menjadi atensi seperti kasus extraordinari crime, termasuk kasus2 korupsi,” ungkapnya menjawab media ini soal alasan Polda NTT mengambil alih kasus dimaksud.
Yang jelas tambahnya, kasus itu menjadi atensi penyidik. “Yang jelas menjadi atensi Polri untuk ditindaklanjuti,” timpalnya.
Kabid Humas Polda NTT mengatakan bahwa pihaknya segera meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan apabila ada temuan.
Sebelumnya, penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi Dana Hibah Dekranasda Belu dilakukan di Polres Belu.
Namun ditengah proses penyelidikan berlangsung, banyak isu yang mencuat dan terkesan menyudutkan Kapolres Belu. akhirnya kasus tersebut diambilalih oleh Polda NTT.
Perlu diketahui Dana Hibah Dekranasda Belu tahun 2022 senilai Rp 1,5 miliar yang sementara ditangani oleh Tipikor Polres Belu sekarang menjadi perbincangan publik dan menjadi atensi Kapolda NTT.
Biarkan Polri bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab mereka sebagai Aparat Penegak Hukum yang profesional tepat dan terukur dengan penuh konsentrasi.
Adv. Atyboy: Komitmen Bupati Belu Berantas Korupsi Dipertanyakan, Imbas Adukan Kapolres Ke Kapolri
BACA JUGA:
Diberitakan sebelumnya, Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, Sp. PD-KGEH, FINASIM menandatangani surat yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Dalam suratnya, Taolin Agustinus mengadukan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Richo Nataldo Devallas Simanjuntak yang menjabat Kepala Polres Belu, Jajaran Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).
Surat bertanda tangan 20 Maret 2024 itu dilansir dari Kompas.id, berisi laporan dugaan pelanggaran hukum oleh Kepala Polres Belu, mitranya dalam anggota forum pimpinan daerah (Forkopimda) di perbatasan NTT dan Timor Leste tersebut.
Laporan itu terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dan koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda).
Lantas, Apa saja isi laporannya?
Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus menjabarkan lima poin dalam surat yang ditulis bersifat ”sangat segera” itu. Ia menyebut AKBP Richo melakukan sejumlah pelanggaran, seperti bekerja di luar tugas pokok dan fungsi sebagai kepala polres tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah.
BACA JUGA:
Soal Dugaan Korupsi Mantan Kades Maneikun, Inspektorat Belu Diduga Berat Sebelah!!
Kepada Inspektorat Belu, Masyarakat Pertanyakan Hal Ini !!!
Dinilai Otoriter, Kades Leowalu Jadikan Hasil Konfirmasi Wartawan Sebagai Dasar SP III
Pelanggaran yang dimaksud, antara lain, merusak hutan lindung, menebang pohon, membangun jalan, dan melakukan penambangan galian C. Itu dilakukan di lokasi hutan lindung Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat. Seluruh temuan dilengkapi foto-foto dokumentasi Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Belu.
Richo juga dinilai tidak merespons dengan baik laporan masyarakat terkait penghinaan terhadap tokoh agama Uskup Atambua Mgr Dominikus Saku. Dikatakan, ada kesan pengabaian yang berpotensi memancing ketidakpuasan umat Katolik di daerah itu.
Poin ketiga, Richo dinilai menyalahgunakan kewenangan dengan menyelidiki dugaan kasus korupsi yang terjadi pada Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Belu. Ketua Dekranasda itu tak lain adalah istri Taolin. Dekranasda menggunakan anggaran daerah.
Taolin mengungkapkan, Richo meminta peningkatan anggaran jasa pengamanan yang tidak wajar terhadap beberapa instansi perbankan, seperti Bank NTT. Pihak bank tidak memenuhi permintaan tersebut sehingga personel yang bertugas ditarik.
Pada poin terakhir, Taolin mengatakan, kepala polres tidak mengikuti sejumlah kegiatan yang melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Belu. Beberapa kunjungan pejabat dari kementerian dan lembaga ataupun pejabat TNI tidak dihadiri kapolres dan tidak diwakilkan.
Terkait poin-poin di atas, bupati meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap Kepala Polres Belu. Saat dihubungi lewat pesan Whatsapp, Taolin hanya menjawab singkat. Ia menyebut dirinya masih berada di luar NTT. Perihal surat yang ditandatanganinya itu, ia menjawab, ”Kita tunggu saja proses di kepolisian.” Ujar Taolin disitat kompas.id, Jumat (12/4/2024).***
