Nasdem Dinilai Tak Lagi Dianggap Sebagai Partai Koalisi Pemerintah Jokowi
Diterbitkan Minggu, 7 Mei, 2023 by NKRIPOST
NKRIPOST, JAKARTA – Keberadaan Partai Nasdem besutan Surya Paloh dinilai sejumlah pihak sudah tidak lagi di anggap partai koalisi pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.
Hal tersebut dinilai akibat beberapa kali partai Nasdem tak diundang dalam pertemuan partai koalisi pemerintah. Diantaranya Partai Nasdem tidak di menghadiri pertemuan Presiden Jokowi bersama Ketum Parpol koalisi pemerintah pada Selasa (2/5/2023 dan hal yang sama terjadi pada 2 April 2023 dimana para ketua umum partai politik koalisi pemerintah menggelar silaturahmi di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN).
Wakil Ketua Umum (Waketum) Kajian Organisasi Politik dan Strategi (KORPS) Nusantara Iwa Kustiwa menilai sebagai Parpol yang memiliki keberanian mendeklarasikan Calon Presiden pada 2024, Partai Nasdem seharusnya berani mengambil sikap untuk mundur dari koalisi pemerintah.
“Sudah beberapa kali tidak di undang itu tandanya sudah tidak lagi dianggap kehadirannya. Jika sudah demikian, Partai Nasdem harus lebih berani mengambil keputusan.” Tutur Waketum Korps Nusantara, Minggu (7/5/2023).
Menurutnya Partai Politik memiliki marwah dan integritas yang perlu di junjung tinggi.
“Jika sudah tidak lagi dianggap dalam, iya mundur saja. Jangan terkesan seperti Penumpang bus jaman dulu “sama-sama menjadi penumpang dalam satu gerbong bus, tapi yang lain duduk didalam kursi bus sementara kita hanya tergantung pintu.” Tuturnya.
BACA JUGA:
Surya Paloh Nilai Tak Sehat Jika Jokowi Ikut Campuri Urusan Pilpres 2024
Nasdem Siap Hadapi Koalisi Besar Gabungan KIB dan KKIR: Enggak Ada Secuil Kekhawatiran
Selain itu, terpisah PPP mengungkit momen PAN keluar kabinet jelang Pilpres 2019 saat menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak lagi menganggap Partai NasDem di koalisi pemerintah.Begini momen saat menteri PAN mundur dari pemerintahan Jokowi jelang pilpres.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek meminta NasDem bersikap gentleman terkait sikap politiknya yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Awiek lalu mengungkit PAN keluar kabinet jelang Pilpres 2019.
“Tinggal (sikap) gentleman dari NasDem, maunya seperti apa?” ujar Awiek dikutip detokcom, Jumat (5/5).
“Dulu itu ada sikap gentleman diambil oleh PAN ketika sudah tidak sejalan beda arah di Pemilu 2019, maka PAN waktu itu yang di kabinet dan MenPAN-RB mengundurkan diri, itu PAN,” tambah Awiek.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menyoroti soal tak diundangnya Partai NasDem dalam pertemuan di Istana Negara Selasa kemarin, 2 Mei 2023. Ujang menilai partai besutan Surya Paloh itu tak lagi dianggap sebagai partai koalisi pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.
“Pertemuan tadi malam yang tidak mengundang NasDem itu sangat clear, sangat jelas, ya saat ini bahwa NasDem bukan lagi bagian dari parpol pendukung pemerintah. Sangat jelas, sangat clear. Dan tidak diundang itu bukan lagi tanda-tanda, bukan lagi sinyalemen, tetapi memang fakta dan kenyataan,” kata Ujang disitat Tempo, Rabu, 3 Mei 2023.
Menurut Ujang, renggangnya hubungan antara NasDem dengan Jokowi mulai terlihat pasca partai pimpinan Surya Paloh itu mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Selain itu, beberapa pernyataan yang menyebut Anies merupakan antitesa Jokowi juga semakin membuat hubungan keduanya berjarak.
“Anies dianggap antitesa Jokowi, dianggap musuh Jokowi, makanya NasDem yang mengusung Anies dianggap pihak lawan dan oposisi,” kata Ujang.
BACA JUGA:
Jokowi Titip Pesan Kepada Ketum Parpol Koalisi: Kompak, Rukun Demi Negara
Golkar Makin Percaya Diri Bentuk Koalisi Besar, Usai PDIP Usung Ganjar
NasDem diminta ambil sikap tegas
Melihat situasi tersebut, Ujang menganggap tak ada pilihan lain bagi NasDem selain maju terus mendukung Anies. Sebab, jika mereka melakukan hubungan tarik ulur, maka partai tersebut dapat dirugikan karena bisa gagal meraih simpati masyarakat yang mendukung Anies.
Bahkan, Ujang menyarankan NasDem menarik seluruh menterinya dari pemerintahan dan menjadi oposisi sepenuhnya. Walaupun, ia menyebut hal itu bakal berisiko NasDem bakal dimusuhi oleh partai koalisi pemerintah dan dicari-cari kesalahannya.
“Jadi total saja mendukung Anies. Harus kompak bersama PKS dan Demokrat. Jangan sampai ada yang kecolongan salah satu dari ketiga itu, jangan sampai tidak mendukung. Kalau kurang kan nanti tidak cukup presidential threshold,” kata Ujang.
Kader NasDem hingga saat ini masih menduduki tiga posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
Tak diundangnya NasDem dalam pertemuan partai koalisi pemerintah bukan terjadi kali ini saja. Hal yang sama terjadi pada 2 April 2023 dimana para ketua umum partai politik koalisi pemerintah menggelar silaturahmi di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya menyebut pihaknya tidak diundang oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan para ketua umum partai politik di Istana Negara, pada Selasa malam, 2 Mei 2023. Dalam acara semalam, seluruh ketua umum partai koalisi pemerintah hadir kecuali Surya Paloh.
“Tidak ada undangan untuk datang, ya,” kata Willy.
Meski tidak diundang, Willy menyebut partainya tetap berbesar hati. Ia tetap berusaha berpikir positif alasan Jokowi tak mengundang NasDem karena sekadar lupa.
“Kami berpolitik happy-happy, saja. Kalau diundang ya datang, kalau tak diundang ya berbesar hati, berjiwa besar saja. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus,” kata Willy.
Meski sudah dua kali tak diundang dalam acara kumpul-kumpul parpol koalisi pemerintah, Willy menyatakan pihaknya tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin hingga tuntas. Sebab menurut Willy, NasDem memiliki andil besar dalam melahirkan duet Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.
BACA JUGA:
Presiden Jokowi dikabarkan Undang Ketum Parpol Koalisi Pendukung Pemerintah, Untuk Apa?
Jk Ngaku Usulkan Nama Cawapres Ke Anies Baswedan, Begini Respon Demokrat, PKS dan Nasdem
Presiden Jokowi Besok Akan Ke Lampung, Cek Jalan Rusak yang Viral Di Medsos
Seluruh ketua umum partai anggota koalisi hadir, kecuali NasDem
Enam dari tujuh ketua umum partai anggota koalisi pendukung pemerintah hadir dalam persamuhan Selasa malam kemarin di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan itu digelar selama 2 jam lebih.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang ikut dalam pertemuan menjelaskan kegiatan malam ini merupakan silahturahmi halalbihalal partai pendukung pemerintah.
“Dibahas mengenai tantangan capaian pembangunan dan tantangan ke depan,” kata Airlangga selepas pertemuan.
Menurut Airlangga, pertemuan ini lebih banyak membahas kondisi perekonomian ke depan. Selain itu, pembahasan juga menyangkut tantangan middle income trap alias jebakan kelas menengah.
“Kami punya pemahaman yang sama 6 partai yang bertemu presiden hari ini,” kata dia.
Saat ditanya apakah ada pembahasan soal 2024 maupun deklarasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, Airlangga enggan menjawabnya secara rinci.
“Kami bicara isi pembangunan, jadi kalau masalah itu masing-masing partai,” kata dia.
Selain Airlangga dan Prabowo Subianto, hadir pula Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pun ikut hadir. Namun, Megawati hanya tersenyum dan melambaikan tangan setelah menyelesaikan pertemuan dengan Jokowi. (*)
