Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin: Puluhan Partai Bicara Kepentingan Rakyat, Kenapa Masyarakat Belum Sejahtera?
Diterbitkan Selasa, 17 Mei, 2022 by NKRIPOST
Sebelumnya diberitakan, Persoalan polemik soal sertifikat vaksin di masa pandemi covid-19, Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin angkat bicara. Eks petinggi Kopassus ini menyebut masyarakat menolak vaksin adalah bukan pelanggaran dan tidak ada unsur pidana apapun. Dia justru menyinggung Pemerintah atau individu pejabatlah yang harusnya dikenakan sanksi pidana dengan memaksa rakyatnya untuk di vaksin.
Hal itu dikatakan Tatang Zaenudin melalui pesan suara berdurasi 6.23 menit yang disampaikan ke ketua Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia pada, Senin, (19/7/2021) silam.
Dia juga menyinggung pemerintah soal masyarakat yang meninggal setelah di vaksin. Melalui kritikannya, Tatang menilai pemerintah tidak ada tanggungjawabnya terkait hal itu. “Rumah sakit pada berebut mencari masyarakat yang terpapar covid, tapi yang terjadi seperti apa? Pemerintah seakan-akan melepas tanggungjawab. “Ucap Tatang.
Mantan Deputi Basarnas RI ini menduga para pejabat pemerintahan yang berkuasa tidak mau bertanggungjawab terhadap rakyat Indonesia. Bahkan Tatang merinci adanya jumlah besar penanganan pandemi covid-19 lebih dari 600 an Triliun rupiah raib.
“Semua fasilitas sudah dianggarkan oleh Negara. Itu angka yang sangat besar, tetapi sampai dengan detik ini, pemerintah tak mau bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya terhadap rakyat Indonesia. “Beber Tatang.
Tatang menuding, pemerintah telah melakukan kebobrokannya sendiri dan mempertontonkan keburukannya di tengah masyarakat Indonesia. Kata dia, virus corona telah diperlombakan mencari keuntungan pribadi dan golongannya.
“Mereka berlomba-lomba untuk mencari keuntungan dan berbisnis dari penderitaan rakyat. Anggaran lebih dari 600 triliun itu bukan angka kecil. “Kecam Tatang.
BACA JUGA:
Hj. Euis Sunansih Istri Mayjend TNI (purn) Tatang Zaenudin Di Makamkan
Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin Marah Jika Pemerintah Paksa Rakyat Untuk di Vaksin
Sebagai dewan pembina Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia, Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin mengkritisi pemerintah sebagai bentuk realita dilapangan dan banyaknya aduan serta maraknya pemberlakukan pemerintah yang menyimpang dari amanah UUD’45.
Sebagai orang yang memiliki disiplin militer tinggi dan penuh wawasan ini, Tatang juga menyampaikan soal huhungan PCR dan Swab Antigen dengan kesembuhan pasien yang terpapar covid. Dia mengatakan apakah covid-19 itu ada? Menurutnya hanya sekian persen orang yang menyatakan covid itu ada. “Ya mungkin covid ada, karena buktinya sudah ratusan bahkan ribuan orang yang mati, karena itu di covidkan. “Ungkapnya.
Tatang mengulas Negara +62 (Indonesia) yang dulunya Nol Persen dari covid, bahkan yang menyebar informasi covid kala itu ditangkap. Namun periode 2 tahun kebelakang di rezim Jokowi ini, Indonesia memegang rekor dunia dengan manusia terpapar Covid per satu hari tertinggi di dunia.
“Saya bangga pada ucapan-ucapan pimpinan Negara kita saat ini yang selalu berbohong. Yang saya kuatirkan saat ini adalah bagaimana nasib rakyat Indonesia yang tidak mempunyai kemampuan, mereka dipaksa untuk vaksin, mereka ditekan dan mereka diancam jika tak di vaksin maka akan dipersulit segala sesuatunya. “Jelas Tatang sembari meminta pemerintah harusnya lebih menjaga kedaulatan rakyat.
Diketahui total anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN naik menjadi Rp744,75 triliun. Anggaran kesehatan dan perlindungan sosial bertambah, sedangkan anggaran untuk pelaku usaha dan korporasi turun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pada awalnya pemerintah menganggarkan Rp699,43 triliun untuk penanganan Covid-19 dan PEN. Namun, perkembangan kasus Covid-19 menyebabkan adanya perubahan anggaran.
“Dengan keputusan yang sudah disetujui Bapak Presiden, anggaran penanganan Covid-19 dan PEN naik menjadi Rp744,75 triliun,” ujar Sri dalam konferensi pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu (17/7/2021) petang.[TIM]
