Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto Tegas Menolak Wacana Penundaan Pemilu 2024, Begini Alasannya
Diterbitkan Selasa, 1 Maret, 2022 by NKRIPOST
NKRIPOST, JAKARTA – Wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 menjadi perbincangan hangat beberapa hari ke belakang. Terkait hal ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menghormati konstitusi.
Melalui juru bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak, Prabowo mengatakan langkah ini sebagai bentuk untuk menghormati konstitusi dan merawat demokrasi yang sehat di Tanah Air.
“Terkait dengan wacana penundaan Pemilu 2024, Pak Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan ingin terus menjaga konstitusi kita, serta merawat demokrasi yang sehat,” kata Dahnil dalam keterangan video kepada wartawan, Selasa, 1 Maret 2022.
Prabowo saat ini terus berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk membahas wacana penundaan pemilu ini. Dahnil mengatakan, langkah ini dilakukan dengan berbagai tokoh.
“Pak Prabowo juga terus berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh politik lainnya baik dari partai politik maupun tokoh lainnya,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, partainya belum dapat berkomentar terkait wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 yang diusulkan sejumlah ketua umum partai politik (parpol).
Wakil Ketua DPR itu mengatakan, partainya belum menanggapi usulan karena baru berupa wacana yang bergulir di antara beberapa elite partai politik.
Sebaliknya, apabila wacana itu kemudian disampaikan dan menjadi proses politik di DPR atau MPR, Partai Gerindra baru akan menanggapinya.
Adapun proses politik yang dimaksud yaitu revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Kecuali, apabila ada proses politik, itu baru ada tanggapan dan itu pun adalah kewenangan Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Pak Prabowo,” tegasnya.
Di sisi lain, Dasco memastikan bahwa Partai Gerindra tetap melakukan konsolidasi nasional guna persiapan Pemilu 2024.
BACA JUGA:
Sebagai informasi, isu penundaan pemilu pertama kali digulirkan oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Hal ini disampaikan Bahlil usai menyerap suara dari para pengusaha.
Kemudian, wacana ini kembali digulirkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar minggu lalu mengusulkan Pemilu 2024 ditunda 1–2 tahun demi menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.
Usulan Muhaimin disambut oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dia secara terbuka mendukung wacana Pemilu 2024 ditunda karena alasan ekonomi, pandemi, dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang diyakini tinggi.
Selain itu, usulan serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dia mengaku mendapat aspirasi dari para petani di Kampung Libo Jaya, Kabupaten Siak yang ingin adanya keberlanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga dalam keterangan resmi.
Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar menyatakan, harus siap menerima aspirasi itu. “Karena kita punya topi dari parpol, dan hadir di sini anggota DPR RI, oleh karena itu aspirasi masyarakat dari Kabupaten Siak, terutama para pekebun dan petani kami serap. Karena kami ketua umum parpol memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat,” ungkapnya.(voi)
BACA JUGA:
